Surabaya, Jatim Mandiri
Mutasi tujuh personel Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menjadi sorotan Indonesia Police Watch (IPW). Ini setelah para personel itu menangani penangkapan tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra dalam perkara narkotika. IPW meminta Kapolda Jatim mengevaluasi kebijakan untuk memastikan mutasi berjalan profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.
Perubahan penugasan itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Surat tersebut ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.
Tujuh personel yang dimutasi terdiri atas tiga perwira dan empat bintara. Iptu Kevin Asshabul Kahfi yang sebelumnya menjabat Kanit 1 kini menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho dipindahkan menjadi Ps Kaur Subbag Binkar SDM Polrestabes Surabaya. Sementara Ipda Andri Kiki mendapat penugasan sebagai Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari.
Adapun empat bintara yang dimutasi yakni Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso ke Polsek Tegalsari. Aipda Rico Pramana bertugas di Polsek Tambaksari, sedangkan Bripka Rangga Pinileh ditempatkan di Polsek Genteng.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menduga terdapat potensi intervensi dalam perubahan penugasan tersebut. Namun, ia menilai perlu pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam penanganan perkara oleh ketujuh personel.
“Ini (mutasi) ada potensi memang intervensi. Memang penangkapan tiga anggota DPRD tersebut kan terpublikasi dan tentu membuat malu. Tapi itu kan konsekuensi dan menurut saya harus dipublikasikan,” kata Sugeng.
Menurut dia, apabila tidak ditemukan pelanggaran dalam penanganan perkara, mutasi tersebut patut dicermati sebagai kemungkinan adanya intervensi. Ia menilai kebijakan mutasi seharusnya menjadi bagian dari pengembangan karier dan kebutuhan organisasi.
“Harus diteliti apakah di sana dalam penanganannya ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran maka ini bisa diduga kuat adalah karena intervensi. Apabila memang ada intervensi, proses mutasi ini tidak sehat, ya. Tidak menjadi satu tujuan daripada proses tour and duty dari anggota Polri sebagai pengembangan karir,” imbuhnya.
Sugeng meminta Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko mengevaluasi surat telegram tersebut. Menurutnya, anggota yang melakukan pemberantasan narkotika sesuai prosedur semestinya mendapat dukungan.
“Ini kan Pak Kapolri sedang menggencarkan proses penangkapan narkoba. Saya berharap Pak Kapolda Jatim mengevaluasi TR ini apakah memang sudah tepat. Kalau nanti memang ada intervensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa tidak suka tiga anggota DPRD ini dipublikasikan dan membuat mutasi tersebut terjadi, IPW tentu menyayangkan,” pungkasnya.
Sorotan serupa muncul di media sosial. Konten kreator Roy Sakti meminta Luthfie memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai mutasi tersebut. “Pak Luthfie Kapolrestabes Surabaya, tolong dijelaskan kepada masyarakat kenapa 7 orang anggota polisi yang menggerebek DPR Gerindra yang pesta narkoba itu malah dimutasi. Andakan paling sosmed to. Saya tunggu penjelasannya pak Luthfie, andakan sukanya ngonten,” ujarnya melalui akun Instagram @royshakti.
Ia menilai klarifikasi diperlukan agar masyarakat tidak berspekulasi. “Jangan gara-gara urusan narkoba partai penguasa, kemudian polisi takluk,” ujarnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto membantah mutasi berkaitan dengan penanganan perkara narkotika. Ia menyebut rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran tugas.
“Itu (rotasi bagian dari dinamika organisasi yang hingga penyegaran tubuh Polri) udah jelas ya,” ucapnya. Ia meminta masyarakat tidak menghubungkan mutasi dengan perkara tertentu tanpa fakta atau keterangan resmi. Hadi memastikan penanganan perkara narkotika dilakukan sesuai ketentuan hukum.
“Polrestabes Surabaya tetap berkomitmen melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan tidak membeda-bedakan latar belakang maupun status seseorang,” imbuhnya. (mor/ibn)
