Jakarta, Jatimmandiri.id – Perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 menjadi langkah baru pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut dengan memastikan kesiapan operasional, infrastruktur, serta kelancaran distribusi energi bagi masyarakat dan industri.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, perusahaan berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi.
“Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” kata Simon dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (26/10/2026).
Perpres yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengubah mekanisme pengadaan energi fosil dari skema antarbadan usaha (business to business/B2B) menjadi kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (government to business/G2B).
Melalui skema baru ini, pemerintah bernegosiasi langsung dengan negara produsen energi melalui badan layanan umum (BLU) yang ditunjuk. Setelah kontrak pengadaan disepakati, Pertamina membeli pasokan tersebut untuk selanjutnya disalurkan ke dalam negeri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, perubahan mekanisme tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam menentukan negara pemasok minyak mentah, BBM, dan LPG.
“Dengan Perpres ini kita melakukan dengan sistem G to G dan G to B, artinya kita sekarang bisa melakukan pilihan-pilihan dari negara yang akan diambil,” ujar Bahlil.
Pernyataan itu disampaikan setelah rapat koordinasi yang melibatkan Menteri Perindustrian, Wakil Menteri ESDM, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kepala SKK Migas, serta jajaran Pertamina Group. Pertemuan tersebut membahas antisipasi dampak ketegangan geopolitik Timur Tengah terhadap ketahanan energi Indonesia.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan, perusahaan siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, dan pemangku kepentingan terkait sesuai kewenangan masing-masing.
“Perpres ini memperkuat jalur pengadaan untuk ketahanan energi nasional. Pertamina siap bersinergi dengan BLU Lemigas dan para pemangku kepentingan lain. Tujuan kita sama, yaitu pasokan bagi masyarakat tetap terjaga,” kata Baron.
Pertamina juga memastikan kesiapan kilang, terminal, armada, dan jaringan distribusi untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Di sisi lain, minyak mentah domestik tetap menjadi prioritas pemenuhan kebutuhan kilang nasional.
Bersama SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), Pertamina terus memperkuat pasokan minyak mentah dalam negeri sesuai kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku.
“Pengadaan dari luar negeri melengkapi pasokan dalam negeri untuk menjaga kecukupan kebutuhan nasional,” ujarnya.
Baron menambahkan, perusahaan mengoptimalkan fasilitas dan jaringan penyaluran agar distribusi BBM serta LPG tetap lancar. Pertamina juga berkomitmen bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menjaga keandalan pasokan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan perubahan skema pengadaan tersebut, pemerintah memiliki alternatif lebih luas dalam menjalin kerja sama pasokan energi, sementara kesiapan operasional Pertamina tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan distribusi energi nasional.
