Intisari Berita:
- Pemkot Surabaya mematok pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir sebagai prioritas belanja utama APBD 2027.
- Sektor pendidikan mencakup renovasi menyeluruh infrastruktur fisik sekolah hingga penataan harga seragam agar tidak membebani orang tua.
- Layanan kesehatan difokuskan pada rehabilitasi fasilitas puskesmas dan ruang tunggu pasien yang tertata sesuai jenis layanan.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan fiskal ke depan. Mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di tengah keterbatasan ruang anggaran daerah, Pemkot Surabaya mengarahkan prioritas kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 pada penguatan fondasi pelayanan dasar warga, dengan konsentrasi utama pada pembenahan sektor pendidikan, jaminan kesehatan, serta percepatan penanganan banjir.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa perumusan skala prioritas ini merupakan wujud kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan distribusi layanan publik berlangsung adil dan merata hingga ke lapisan bawah. Kebijakan ini menyasar pembenahan menyeluruh, mulai dari perbaikan fasilitas fisik gedung sekolah dan puskesmas hingga penataan tata kelola sistem layanan publik.
“Saya sudah menyampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tim anggaran agar berkoordinasi dengan DPRD untuk menentukan prioritas. Pada 2027, yang kita utamakan adalah pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir. Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan yang paling baik kepada masyarakat,” tegas Eri Cahyadi, Minggu (25/10/2026).
Sektor Pendidikan: Revitalisasi Fisik Sekolah dan Pengawasan Biaya Seragam
Pada klaster pendidikan, intervensi anggaran Pemkot Surabaya tidak hanya membidik peningkatan mutu proses belajar-mengajar di ruang kelas. Pemkot memperluas cakupan pembenahan hingga menyentuh kelayakan infrastruktur fisik sekolah, seperti perbaikan sanitasi toilet, renovasi ruang kelas yang representatif, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
Eri menekankan bahwa latar belakang kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi sekat pembeda bagi anak-anak di Kota Surabaya untuk mengakses fasilitas pendidikan bermutu.
Di samping urusan fisik bangunan, Pemkot Surabaya turut menata regulasi kebutuhan operasional siswa agar tidak memicu beban finansial bagi wali murid. Langkah ini mencakup standardisasi keseragaman seragam batik sekolah serta pengawasan ketat terhadap patokan harga perlengkapan sekolah di pasaran.
Sektor Kesehatan: Rehabilitasi Puskesmas dan Kenyamanan Pasien
Pada pilar kesehatan, fokus perbaikan diarahkan langsung pada garda terdepan fasilitas pelayanan medis tingkat pertama. Alokasi anggaran disiapkan untuk merehabilitasi bangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang memerlukan peremajaan fisik.
Pembenahan tersebut juga menitikberatkan pada standardisasi kenyamanan ruang tunggu pasien. Penataan alur antrean serta zonasi ruang tunggu disesuaikan berdasarkan jenis layanan medis yang diakses, sehingga interaksi pelayanan berlangsung lebih tertib, higienis, dan nyaman bagi warga.
Penanganan Banjir Terpadu dan Integrasi Kebijakan Berdampak
Selain pendidikan dan kesehatan, akselerasi program penanganan genangan dan banjir tetap menjadi fokus tak terpisahkan dalam postur APBD 2027. Pemkot memastikan koordinasi lintas sektor antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan legislatif di DPRD Surabaya berjalan harmonis guna memastikan setiap rupiah belanja modal berdampak langsung pada ketahanan kota.
“Ke depan, seluruh kebijakan dan anggaran harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar agar benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga,” pungkas Eri.
