Intisari Berita:
- Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong seleksi Dewan Pendidikan Jatim periode 2027–2032 berjalan transparan, akuntabel, dan representatif.
- Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas menyoroti tantangan pemerataan mutu sekolah pedesaan-perkotaan hingga kesejahteraan guru.
- Dewan Pendidikan terpilih dituntut responsif menampung aduan publik dan menerbitkan rekomendasi konkret bagi Pemprov Jawa Timur.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendorong agar tahapan penjaringan dan seleksi kepengurusan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2027–2032 diselenggarakan secara transparan, akuntabel, serta melibatkan figur-figur yang memiliki kompetensi tinggi sekaligus representatif.
Langkah keterbukaan tersebut dinilai krusial agar struktur kepengurusan yang baru benar-benar mampu mengemban mandat publik, memitigasi ketimpangan sarana belajar, serta mengawal arah kebijakan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh penjuru Jawa Timur.
Jembatan Aspirasi Publik dan Implementasi Regulasi
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa regenerasi kepengurusan Dewan Pendidikan adalah momentum penting untuk membangun institusi yang solid. Menurutnya, lembaga ini mengemban fungsi vital dalam menghubungkan arahan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Dewan Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjembatani implementasi regulasi pendidikan dengan harapan masyarakat. Karena itu, kita membutuhkan tokoh-tokoh yang kompeten dan representatif untuk mengawal berbagai persoalan pendidikan di Jawa Timur,” ujar legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim tersebut saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2026).
Fokus Persoalan: Kesenjangan Mutu Sekolah hingga Kesejahteraan Guru
Puguh memaparkan bahwa Jawa Timur saat ini masih dihadapkan pada sederet pekerjaan rumah yang menuntut penanganan sistematis. Isu-isu mendasar yang disorot mencakup disparitas mutu pendidikan antarwilayah, kesenjangan kualitas antara institusi pendidikan di area perkotaan dan perdesaan, keterbatasan akses fisik dan sarana-prasarana penunjang, hingga persoalan kesejahteraan tenaga pendidik atau guru.
Oleh sebab itu, ia berharap susunan pengurus periode mendatang diisi oleh individu-individu yang tak sekadar matang secara kapabilitas akademis atau manajerial, tetapi juga paham betul dinamika di akar rumput secara langsung.
“Harapannya, Dewan Pendidikan periode 2027–2032 bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan yang masih kita hadapi. Jangan sampai kemajuan pendidikan hanya terlihat dari capaian tertentu, tetapi pemerataan kualitas dan aksesnya belum terpenuhi,” tegas Puguh.
Urgensi Pengawasan Publik dan Kewenangan Rekomendasi
Guna menjamin legitimasi proses, Puguh kembali menggarisbawahi urgensi transparansi sejak tahapan awal penjaringan. Akses informasi yang terbuka memungkinkan publik ikut memantau rekam jejak calon anggota yang kelak mewakili kepentingan masyarakat luas, terutama hak-hak peserta didik.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa wewenang Dewan Pendidikan melampaui pemberian masukan teoritis. Dewan memiliki fungsi pengawasan terhadap standar pelayanan serta mutu pendidikan di daerah. Bilamana ditemukan praktik layanan yang menyimpang dari regulasi atau belum menjawab kebutuhan riil warga, lembaga ini berkewajiban meresponsnya secara konkret.
“Dewan Pendidikan juga harus terbuka terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat. Aspirasi itu perlu ditindaklanjuti dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar pelayanan pendidikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Puguh.
