Sukoharjo, Jatim Mandiri – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang agenda operasionalisasi serentak pada 15 Oktober 2026. Zulhas melakukan peninjauan langsung ke tiga KDKMP di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni KDKMP Purbayan, Kadilangu, dan Menuran.
Dalam kunjungan tersebut, Zulhas didampingi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ketiganya meninjau kesiapan koperasi secara langsung untuk memastikan pengelolaan berjalan baik dan layanan kepada masyarakat dapat berfungsi optimal.
“Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga,” kata Zulhas dalam keterangan di Jakarta.
Menurut Zulhas, kesiapan koperasi tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan dan ketersediaan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha serta menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat. KDKMP disiapkan untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, elpiji 3 kilogram, serta pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan beras seharga Rp12.500 per kg guna membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses kebutuhan pokok bagi warga di perdesaan.
Zulhas juga menekankan pentingnya peran KDKMP dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan menghubungkan petani dengan Perum Bulog untuk penyerapan gabah. Melalui mekanisme ini, koperasi diharapkan dapat membantu petani memperoleh kepastian pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.
“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kg untuk kemudian diserap Bulog,” ucapnya.
Dari sisi kesiapan distribusi pangan, Perum Bulog melaporkan sebanyak 1.985 KDKMP telah masuk dalam cakupan pelayanannya, terdiri atas 736 koperasi yang telah menerima pelayanan beras SPHP dan 1.249 koperasi lainnya yang masih dalam proses pelayanan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat 64 persen atau 5.427 dari 8.523 KDKMP di wilayahnya telah beroperasi per 12 Oktober 2026, sedangkan 3.096 koperasi lainnya masih dalam tahap persiapan.
Untuk memperluas layanan ekonomi desa, pemerintah menyiapkan pengembangan layanan transaksi keuangan melalui BRILink agar masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih mudah mengakses layanan perbankan. Dari sisi logistik, setiap koperasi difasilitasi satu unit truk dan satu unit mobil pikap untuk membantu distribusi barang. Pengelolaan koperasi diarahkan berjalan secara profesional dengan manajer bertanggung jawab atas kegiatan usaha, sementara kepala desa menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap melibatkan partisipasi anggota. Operasional KDKMP sendiri dilaksanakan secara bertahap sejak Oktober 2026, dan pada 15 Oktober pemerintah menjadwalkan keterlibatan sejumlah pejabat untuk memantau langsung kegiatan koperasi di lapangan.
