Surabaya, Jatimmandiri.id — Jawa Timur memiliki potensi investasi yang besar. Namun, potensi tersebut tidak akan berarti tanpa kesiapan proyek untuk benar-benar dieksekusi, dibiayai, dan memberikan dampak terhadap industri serta pelaku usaha lokal.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan, investor tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan besarnya potensi sebuah daerah. Investor membutuhkan kepastian mengenai lahan, infrastruktur, utilitas, perizinan, sumber daya manusia (SDM), hingga ekosistem pemasok.
“Potensi investasi tidak sama dengan kesiapan investasi. Investor tidak menanamkan modal hanya karena ada potensi, tetapi membutuhkan jalur yang jelas menuju operasi dan ekspansi,” kata Adik saat menjadi narasumber dialog bertema Empowering East Java as Indonesia’s New Growth Engine through Strategic and Sustainable Investment, dalam rangkaian East Java Investment Forum (EJIF) 2026, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Adik, Jawa Timur telah memiliki skala ekonomi yang kuat. Kontribusi Jawa Timur terhadap total PDRB 38 provinsi mencapai 14,34 persen. Sementara itu, investasi rata-rata menyumbang sekitar 27 persen terhadap perekonomian Jawa Timur.
Pada triwulan II 2026, realisasi investasi Jawa Timur tercatat sekitar Rp40,1 triliun. Besarnya aktivitas investasi tersebut juga tercermin dalam EJIF 2026 yang mempertemukan sekitar 800 peserta, mulai investor, chamber, perbankan, pemerintah daerah, hingga pemilik proyek.
Namun, Adik menilai besarnya potensi dan realisasi investasi harus diikuti peningkatan kualitas kesiapan proyek. Investor, kata dia, akan membandingkan suatu daerah berdasarkan sejumlah faktor, mulai biaya, konektivitas, kapabilitas, kepastian, hingga kekuatan klaster industri.
“Biaya bisa dihitung, tetapi ketidakpastian jauh lebih sulit dihitung oleh investor. Karena itu, kepastian menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan investasi,” ujarnya.
Proyek Harus Siap Due Diligence
Adik menjelaskan, proses investasi tidak berhenti pada tahap munculnya potensi. Setelah potensi teridentifikasi, harus tersedia kesiapan berupa lahan, infrastruktur, utilitas, dan perizinan.
Tahap berikutnya adalah komitmen modal dan mitra. Setelah itu, proyek masuk ke tahap realisasi melalui konstruksi, rekrutmen, dan operasional. Jika berjalan baik, investasi dapat berkembang melalui pemasok, ekspor, hingga reinvestasi.
Karena itu, proyek yang ditawarkan kepada investor harus dilengkapi informasi yang mampu menjawab kebutuhan due diligence. Informasi tersebut meliputi lokasi dan status lahan, perizinan, kebutuhan investasi, jadwal proyek, pasar, proyeksi pendapatan dan biaya, hingga pembagian risiko serta pihak yang bertanggung jawab atas eksekusi.
“Pertanyaan due diligence investor harus dapat dijawab dalam hitungan hari, bukan bulan. Ini bagian penting dari kesiapan proyek agar investor mendapatkan kepastian sebelum mengambil keputusan,” kata Adik.
Jawa Timur, lanjut dia, memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai platform industri dan logistik.
Berbagai peluang yang ditawarkan melalui EJIF mencakup sektor manufaktur dan hilirisasi, agroindustri, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, infrastruktur, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.
Tantangannya adalah mengubah daftar peluang tersebut menjadi business case yang dapat dieksekusi dan bankable. Dengan demikian, investor tidak sekadar melihat daftar proyek, tetapi juga memahami bagaimana proyek tersebut berjalan, menghasilkan nilai ekonomi, dan berkembang dalam jangka panjang.
Investasi Harus Perkuat Ekosistem Lokal
Adik menegaskan, keberhasilan investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang masuk. Dampak yang lebih luas justru dapat tercipta ketika investasi membangun ekosistem industri sekaligus memperkuat rantai pasok lokal.
“Investasi berkualitas tidak boleh menjadi enclave. Investasi harus menciptakan nilai tambah lokal, mulai dari pemasok, UMKM, tenaga kerja vokasi, logistik dan jasa hingga peluang ekspor,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Kadin Jawa Timur menempatkan diri sebagai jembatan antara investor, pemerintah, pelaku usaha lokal, serta institusi pendidikan dan vokasi.
Peran tersebut mencakup pemetaan pemasok, peninjauan kesiapan proyek, penyampaian aspirasi investor, pengembangan SDM, penguatan kemitraan lokal, hingga dukungan aftercare setelah investasi berjalan.
Adik mengatakan, momentum EJIF 2026 perlu dilanjutkan dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas. Dalam 30 hari pertama, misalnya, perlu dibentuk mekanisme untuk mencatat pertanyaan dan kebutuhan investor sekaligus menetapkan pihak yang bertanggung jawab.
Pada hari ke-31 hingga ke-60, dilakukan verifikasi kesiapan proyek, termasuk pembaruan data lahan, perizinan, utilitas, pemasok, dan SDM.
Selanjutnya, pada hari ke-61 hingga ke-90, proses dapat dilanjutkan dengan mempertemukan investor, pemilik proyek, pemasok, dan sumber pembiayaan.
“Setelah forum, kebutuhan utama investor adalah penanggung jawab yang jelas, data yang jelas, tanggal yang jelas, dan jalur eskalasi yang kredibel. Dengan begitu, momentum promosi investasi bisa benar-benar berlanjut menjadi eksekusi di lapangan,” pungkas Adik. (*)
