Pasuruan, Jatim Mandiri
DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Paripurna III untuk mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi terhadap lima Raperda Non-APBD 2026. Pemerintah daerah menekankan penguatan tata kelola, kepastian hukum, pelayanan kedaruratan, serta kehati-hatian penyertaan modal, Pasuruan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan dihadiri Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori bersama jajaran perangkat daerah. Shobih menyampaikan jawaban atas pandangan Fraksi PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar. Salah satu materi terkait kerja sama daerah yang harus memiliki tujuan jelas, manfaat, serta indikator terukur.
“Setiap kerja sama daerah harus memiliki tujuan yang jelas, memberikan manfaat bagi daerah, serta memiliki indikator yang dapat diukur,” kata Shobih, , Rabu (30/9). Pemkab juga menyiapkan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa untuk memperkuat tata kelola dan kepastian hukum. Pilkades direncanakan berlangsung empat gelombang selama delapan tahun.
Pilkades 2027 dijadwalkan di 241 desa, 2028 di dua desa, 2030 di 52 desa, dan 2031 di 46 desa. Penataan perangkat daerah turut diarahkan membentuk organisasi lebih ramping dan responsif, termasuk pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Pada penyertaan modal daerah, Pemkab menegaskan kebijakan dilakukan selektif berdasarkan kajian investasi untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD. “Setiap penyertaan modal daerah harus didasarkan pada kajian investasi yang matang dan dilakukan secara selektif serta hati-hati,” ujar Shobih.
Pemkab juga menjelaskan pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 terkait PT Pasuruan Migas berdasarkan Putusan MA Nomor 1262 K/PDT/2016. Lima Raperda selanjutnya dibahas Pansus bersama mitra kerja. Samsul berharap seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal hingga pengesahan. (dul/ibn)
