Jakarta, Jatim Mandiri
Pemerintah mengembangkan sistem perlindungan sosial digital untuk mendata sekitar 50 juta warga miskin secara nasional melalui uji coba awal di Banyuwangi. Sistem itu ditargetkan meluncur setelah dikembangkan sekitar setahun, di Jakarta, Kamis (10/9).
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluncuran nasional direncanakan pada pekan ketiga Oktober 2026. “Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out,” kata Luhut.
Ia berharap sistem tersebut dapat memperbaiki akurasi data sehingga masyarakat yang berhak tidak terlewat dari daftar penerima bantuan. “Masyarakat termiskin yang 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” ujarnya.
Setelah pendataan selesai, pemerintah akan mengintegrasikan sistem perlindungan sosial dengan rekening bank penerima. Uji coba penyaluran bantuan melalui rekening ditargetkan mulai kuartal pertama 2027.
“Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib,” jelas Luhut.
Rencana tersebut beririsan dengan program pembukaan rekening massal, tetapi memiliki sasaran berbeda.
Perlinsos digital berfokus pada ketepatan data dan penyaluran bantuan kepada warga miskin.
Sedangkan, rekening massal diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan.
Angka awalnya diperkirakan mencapai 200 juta warga, termasuk pemegang KTP baru berusia 17 tahun. Rekening dapat digunakan sebagai saluran bantuan sosial. Namun, kepemilikan rekening tidak otomatis menjadikan seseorang penerima bantuan karena kelayakannya tetap ditentukan melalui verifikasi data sosial ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jumlah rekening baru dan kebutuhan anggarannya belum final. Pemerintah masih memperhitungkan warga yang telah memiliki rekening.
“Belum ditetapkan sebesar Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” ujar Purbaya. Pembukaan rekening direncanakan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui data kependudukan.
BRI disiapkan untuk wilayah di luar Aceh, termasuk Jatim, sedangkan BSI direncanakan melayani Aceh. Pemerintah juga merencanakan saldo pembukaan sebesar Rp50.000 bagi rekening baru. Dana tersebut merupakan saldo awal rekening, bukan nilai bantuan sosial untuk 200 juta warga.
Selain melalui rekening, pemerintah mengkaji penggunaan kupon agar bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. “Kami masih berpikir apakah nanti diberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, beras, bensin, segala macam,” kata Luhut.
Pengalaman uji coba di Banyuwangi diharapkan membantu penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Integrasi data dan rekening juga diarahkan untuk membuat bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diawasi. (*/ibn)
