Maluku, Jatim Mandiri – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semmy Huwae menegaskan bahwa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) tidak lagi sekadar menjadi infrastruktur pendukung sektor transportasi.
Di wilayah kepulauan seperti Maluku, layanan penyeberangan telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Semmy saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Penyeberangan, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung sehari itu diikuti para kepala dinas perhubungan se-Maluku serta sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya PT ASDP Indonesia Ferry, BPTD Maluku, dan Direktur Panca Karya.
FGD tersebut membahas berbagai persoalan aktual sektor penyeberangan, termasuk evaluasi lintasan yang sudah berjalan serta pembahasan usulan lintasan baru untuk tahun 2027.
Semmy mengatakan, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat transportasi penyeberangan memiliki posisi yang sangat strategis. Konektivitas antarpulau menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, hingga pelayanan dasar masyarakat.
“Konektivitas yang lancar, aman, dan terjangkau adalah kunci utama bagi negeri beribu pulau ini untuk mengikis disparitas harga barang dan mempercepat pertumbuhan wilayah,” ujar Semmy.
Menurut dia, tata kelola transportasi penyeberangan di Maluku harus dilakukan secara komprehensif dan bijaksana. Hal itu dimulai dari pemenuhan standar keselamatan pelayaran yang ketat, sinkronisasi usulan trayek perintis, kepatuhan terhadap regulasi, hingga penyesuaian tarif pelayanan untuk menjaga keberlangsungan operasional armada.
Rekomendasi Jangan Berhenti di Atas Kertas
Semmy menilai pelaksanaan FGD memiliki nilai strategis karena diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang visioner sekaligus solutif.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti diskusi secara konstruktif, terbuka, transparan, dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, hasil pembahasan tidak sekadar menjadi dokumen, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab persoalan transportasi di Maluku.
Mantan Penjabat Bupati Maluku Tenggara tersebut menyebut terdapat sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian dalam arah kebijakan transportasi penyeberangan ke depan.
Di antaranya adalah mengutamakan keselamatan dan kualitas pelayanan, memperkuat konektivitas serta integrasi trayek, dan meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan.
“Usai diskusi, tidak boleh berhenti di atas kertas. Tantangan riil di lapangan sedang menanti. Mulai dari optimalisasi lintasan keperintisan, peningkatan kualitas layanan hingga modernisasi infrastruktur pelabuhan penyeberangan,” tegasnya.
Semmy mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan yang diwakili staf Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP), pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, untuk memperkuat komitmen membangun konektivitas transportasi di Maluku.
Ia menekankan pentingnya menyatukan perspektif dan memperkuat kolaborasi agar pelayanan transportasi penyeberangan semakin baik.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan baik Kementerian Perhubungan yang diwakili staf Direktorat SDP, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD bisa memiliki perspektif yang kuat dalam semangat membangun negeri, memperkokoh sinergi dan mempertajam kolaborasi,” katanya.
Semmy berharap seluruh hasil FGD dapat dikawal hingga tahap implementasi. Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan harus benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat, terutama dalam membuka keterisolasian wilayah dan menekan disparitas harga barang di berbagai daerah di Maluku.
Sementara itu, berdasarkan pantauan, FGD Bidang Penyeberangan tersebut ditutup pada Selasa sore oleh Kepala Bidang Penyeberangan Maryos Dessy Parera.
Kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah konsep strategis yang diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan dan penguatan kebijakan transportasi penyeberangan di Provinsi Maluku.
