Surabaya, Jatimmandiri.id – Pergeseran status desil sosial ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata warga menjadi perhatian DPRD Kota Surabaya. Ketidakakuratan data tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat rentan kehilangan akses terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga bantuan pendidikan dari pemerintah.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Lutfiyah, meminta warga yang merasa kondisi ekonominya tidak berubah tetapi status desilnya justru meningkat segera mengajukan sanggahan melalui kanal resmi pemerintah.
“Bisa melakukan sanggahan. Segera melakukan sanggahan biar cepat di-update sesuai data yang valid dan terkini,” tegas Lutfiyah.
Menurut Lutfiyah, persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Petugas survei di tingkat kelurahan dan kecamatan juga harus melakukan pendataan secara cermat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Semua pihak harus proaktif dan bagi petugas survei harus benar-benar teliti, tidak boleh serampangan,” ujar legislator tersebut.
Komisi D menilai data desil tidak dapat diperlakukan sebagai data yang bersifat tetap. Kondisi ekonomi keluarga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat berubah sewaktu-waktu sehingga pembaruan data harus dilakukan secara berkala.
“Memang harus ada evaluasi data secara berkala, karena kondisi ekonomi masyarakat tidak statis, bahkan sangat dinamis,” tuturnya.
Ketidakakuratan penetapan desil dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap penerima program perlindungan sosial. Keluarga prasejahtera yang status desilnya bergeser naik dapat terancam tidak lagi masuk dalam penerima bantuan sosial, intervensi kesehatan, maupun subsidi pembiayaan pendidikan.
Dampak tersebut juga dapat dirasakan keluarga kurang mampu yang sedang membiayai pendidikan anak, mulai tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Kenaikan status desil yang tidak sesuai kondisi riil berpotensi membuat mereka kehilangan akses terhadap beasiswa dan berbagai program bantuan pendidikan.
Karena itu, Lutfiyah meminta kanal sanggahan yang disediakan pemerintah tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga diikuti proses verifikasi lapangan yang cepat dan akurat.
Komisi D DPRD Kota Surabaya juga mendorong dinas teknis terkait tidak menunggu munculnya keluhan warga untuk memperbaiki basis data. Pemutakhiran harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam data.
“Data harus valid dan terkini. Karena kondisi ekonomi masyarakat terus bergerak, maka evaluasinya juga harus dilakukan secara berkala,” pungkas Lutfiyah.
