Jakarta, Jatimmandiri.id – Indonesia mempercepat peralihan menuju industri hijau dengan menjadikan energi surya sebagai salah satu tumpuan utama. Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mencapai sekitar 100 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan energi surya menjadi bagian dari prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Transformasi tersebut diharapkan sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, prioritas kami juga mencakup energi hijau, khususnya transformasi menuju industri berbasis tenaga surya, dengan target kapasitas sekitar 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2-3 tahun,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis.
Target 100 GW PLTS merupakan langkah strategis pemerintah menuju ambisi penggunaan 100 persen listrik berbasis energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Pengembangan tenaga surya juga telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) hingga 2034, dengan target kapasitas PLTS sebesar 17,1 GW.
Menurut Airlangga, salah satu agenda yang perlu segera dipercepat adalah program dedieselisasi. Program ini diarahkan untuk mengganti pembangkit listrik berbahan bakar diesel di pulau-pulau kecil dengan pembangkit berbasis tenaga surya.
“Menurut saya, prioritas tahun ini adalah program dedieselisasi (penggantian pembangkit listrik tenaga diesel), yaitu mengubah sistem pembangkit listrik di pulau-pulau kecil dari tenaga diesel ke tenaga surya. Ini adalah kebutuhan nyata bagi Indonesia,” ujarnya.
Besarnya target transformasi energi tersebut membutuhkan dukungan teknologi, investasi, dan barang modal. Karena itu, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan sejumlah negara, termasuk Jerman.
Airlangga mengatakan keterlibatan Jerman dinilai strategis karena negara tersebut memiliki kapasitas teknologi sekaligus hubungan kerja sama yang telah terbangun dengan Indonesia dalam agenda transisi energi.
“Hal ini berarti dibutuhkan banyak teknologi serta barang modal, dan peluang ini terbuka bagi partisipasi Jerman, mengingat transformasi ini baru saja diumumkan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu,” katanya.
Jerman juga menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Melalui kemitraan tersebut, Indonesia memperoleh komitmen pendanaan internasional sebesar 21,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp356-Rp359 triliun untuk mendukung transisi energi bersih dan proses dekarbonisasi.
Namun, pemanfaatan dana JETP hingga kini masih jauh dari total komitmen. Airlangga menyebut Indonesia baru menggunakan sekitar 4 miliar dolar AS sehingga percepatan realisasi pendanaan menjadi pekerjaan penting.
“Indonesia memiliki alokasi dana sekitar 21 miliar dolar AS lebih, namun perkembangannya agak lambat. Sejauh ini baru sekitar 4 miliar dolar AS yang telah dimanfaatkan. Jadi, kita perlu bergerak lebih cepat,” ujar Airlangga.
Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Reem Alabali Radovan menyambut agenda tersebut. Menurut dia, kerja sama energi terbarukan sejalan dengan komitmen Indonesia dan Jerman dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
“Salah satu bidang yang memungkinkan hal ini adalah energi terbarukan, di mana perusahaan-perusahaan Jerman membawa serta pengalaman dan teknologi yang luas,” kata Radovan.
Kerja sama itu, lanjut Radovan, tidak hanya membuka ruang bagi dunia usaha, tetapi juga mencakup kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor swasta.
“Kami juga memiliki berbagai proyek yang melibatkan kolaborasi antara kalangan akademisi, sektor publik, dan sektor swasta. Jadi, saya rasa ini adalah langkah yang tepat untuk bersama-sama mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan demi masa depan,” imbuhnya.
Dengan target 100 GW dalam dua hingga tiga tahun, pemerintah kini menghadapi tantangan besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi surya, pemanfaatan pendanaan transisi energi, serta kerja sama teknologi. Transformasi tersebut diharapkan menjadi pijakan menuju sistem kelistrikan yang lebih bersih sekaligus mendukung pengembangan industri hijau di Indonesia.
