Jakarta, Jatimmandiri.id – Rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat dengan Tingkat ekonomi pada level desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian pemerintah. Karena belum ada keputusan baru, distribusi Pertalite saat ini tetap berjalan seperti biasa.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembahasan mengenai pembatasan Pertalite masih berlangsung.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil saat ditemui di sela acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu.
Menurut Bahlil, selama belum ada keputusan resmi, ketentuan distribusi Pertalite yang berlaku saat ini tetap digunakan.
Berdasarkan aturan tersebut, konsumsi Pertalite dibatasi maksimal 200 liter per hari untuk bus dan truk, sedangkan kendaraan roda empat dibatasi 50 liter per hari.
“Masih seperti itu aja,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa Pertalite ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Bagi masyarakat yang sudah mampu, Bahlil meminta agar mengonsumsi BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ucap Bahlil.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) khususnya Pertalite, dilakukan secara bertahap dan sistem yang dimiliki Pertamina juga mumpuni untuk pembatasan tersebut.
Ia mengatakan bahwa pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 harus membeli BBM nonsubsidi.
Menurut dia, pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan.
Purbaya menyatakan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan dengan tepat sasaran.
