Bangkalan, Jatimmandiri.id – Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) secara tegas membantah isu yang menyebut lembaganya telah menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan industri di Kabupaten Bangkalan.
Informasi yang beredar luas di publik tersebut dipastikan tidak benar dan tidak merepresentasikan keputusan resmi organisasi.
Sekretaris Jenderal Bassra, KH Syafik Rofi’i, meluruskan bahwa pembahasan mengenai arah pembangunan Bangkalan memang sempat mengemuka dalam rapat internal.
Namun, berbagai dinamika gagasan yang muncul dalam forum tersebut baru sebatas ruang diskusi awal, bukan sebuah konsensus kelembagaan.
“Belum ada sikap Bassra untuk menolak. Itu masih pemikiran yang muncul dalam pembahasan, bukan kesepakatan atau keputusan,” ujar Syafik, Selasa (18/8/2026).
Syafik menjelaskan, dalam pertemuan tersebut memang bergulir sejumlah wacana strategis mengenai masa depan Madura.
Salah satunya usulan agar prioritas pembangunan di tingkat provinsi menjadi perhatian utama terlebih dahulu.
Kendati demikian, ia menekankan agar publik dapat membedakan secara jernih antara pandangan personal dalam forum dengan sikap resmi organisasi.
“Kalau disebut Bassra sudah memutuskan atau menyepakati menolak rencana industri di Bangkalan, itu tidak benar,” tegasnya.
Ia menyayangkan adanya informasi prematur yang dipublikasikan seolah-olah menjadi keputusan final, padahal rapat tersebut sama sekali tidak dirancang sebagai peryataan resmi ke publik.
“Bassra tidak pernah memutuskan, menyepakati atau memberikan pernyataan untuk menolak rencana industrialisasi di Bangkalan,” katanya.
Lebih lanjut, Bassra menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka terhadap rencana industrialisasi maupun rencana nota kesepahaman yang menyertainya.
Sebagai langkah krusial sebelum menentukan sikap akhir, Bassra berencana menggelar kajian lanjutan yang lebih komprehensif.
Proses ini akan melibatkan lintas elemen, mulai dari ulama, tokoh masyarakat, hingga akademisi dan kalangan intelektual.
“Masih akan kami bahas lagi dengan berbagai kalangan. Jadi belum ada keputusan Bassra,” ujarnya.
Sebagai tokoh ulama asal Bangkalan, Syafik menggarisbawahi bahwa industrialisasi merupakan isu strategis yang membutuhkan kehati-hatian tinggi.
Aspirasi publik harus menjadi pilar utama dalam pengambilan kebijakan.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak tidak melintir dinamika internal menjadi klaim keputusan organisasi.
Dengan klarifikasi ini, Bassra memastikan posisi resminya masih dinamis dan menunggu hasil pembahasan lanjutan bersama seluruh komponen masyarakat Madura.
