Mojokerto, Jatimmandiri.id – Polres Mojokerto bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto sepakat memperketat pengawasan aktivitas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program Jatim Tax.
Langkah strategis ini dimatangkan dalam forum koordinasi yang digelar di Ruang Presisi Polres Mojokerto, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan dihadiri langsung oleh Kapolres Mojokerto AKBP Dr (C) Andi Yudha Pranata, Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Wakapolres Kompol Grandika Indra Waspada, serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres dan Pemkab Mojokerto.
Fokus utama pembahasan tertuju pada pemetaan tambang MBLB, khususnya yang merambah kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan berpotensi merusak lingkungan.
Pemkab Mojokerto sebelumnya telah mengintensifkan monitoring serta pembinaan agar para pelaku usaha segera melengkapi legalitas usahanya.
Kapolres Mojokerto menegaskan bahwa penanganan tambang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga wajib mempertimbangkan tata ruang, kelestarian lingkungan, iklim investasi, dan dampak sosial masyarakat.
“Penanganan harus dilakukan secara terpadu. Kegiatan yang masih memungkinkan untuk ditata perlu diarahkan agar dapat memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas, sementara aktivitas yang tidak dapat ditoleransi harus dilakukan penertiban sesuai aturan,” ujar Kapolres Mojokerto.
Untuk mengeksekusi penataan ini, Polres Mojokerto memberikan dukungan penuh kepada Tim Terpadu yang melibatkan kolaborasi Aparat Penegak Hukum (APH), terdiri dari Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Denpom, hingga Satpol PP.
Selain penataan tambang, forum ini mematangkan skema optimalisasi Jatim Tax melalui akselerasi pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) pada objek-objek pajak daerah.
Pemkab Mojokerto mendorong langkah ini untuk mengikis potensi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.
Kapolres menyarankan agar pengawasan Jatim Tax mengusung pemetaan presisi, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi berkala agar dampaknya nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.
“Polres, Pemkab, dan seluruh instansi terkait memiliki kepentingan yang sama, yaitu menciptakan tata kelola yang tertib serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat,” tambahnya.
Menyadari potensi dinamika di lapangan, seluruh pihak bersepakat mengedepankan pendekatan yang persuasif, humanis, dan terukur dalam setiap tindakan pengawasan maupun penertiban.
Langkah pengamanan ketat tetap disiapkan guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.
“Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang legal, tertib, dan ramah lingkungan, sekaligus memberi kontribusi riil bagi kenaikan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.
