Jakarta, Jatimmandiri.id – Sekitar enam persen anak Indonesia berusia 0-17 tahun hingga kini belum memiliki akta kelahiran. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dokumen identitas resmi penting untuk memastikan pemenuhan hak sekaligus melindungi anak.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, sebanyak 94,6 persen anak Indonesia telah memiliki akta kelahiran.
“Dari 38 provinsi, lanjutnya, di Tanah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), cakupan kepemilikan akta kelahiran anak masih di bawah 90 persen. Oleh karena itu pihaknya berkolaborasi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun sistem statistik hayati.
“Dengan nanti digitalisasi akte kelahiran ini, ini bisa mengurangi time lag antara bayi lahir dengan kemudian penerbitan akte kelahiran,” kata Amalia.
Amalia menekankan pentingnya pencatatan identitas sejak anak lahir. Menurutnya, anak yang tidak memiliki identitas resmi lebih rentan menjadi korban berbagai tindak kejahatan, seperti perdagangan orang, kekerasan seksual, hingga eksploitasi sebagai pekerja anak.
Ia mencatat masih terdapat jeda hingga lima tahun antara waktu kelahiran dan penerbitan akta kelahiran. Kondisi tersebut terjadi karena masyarakat umumnya baru mengurus dokumen tersebut ketika anak akan memasuki sekolah.
Karena itu, BPS mendukung digitalisasi akta kelahiran dan berharap langkah tersebut dapat memperbaiki statistik hayati sekaligus meningkatkan akurasi pencatatan penduduk.
Integrasi Layanan Digital
Pemerintah mengintegrasikan SatuSehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memfasilitasi penerbitan akta kelahiran bayi baru lahir, kartu keluarga, serta kartu ibu dan anak secara digital.
Melalui sistem yang terhubung, akta kelahiran dapat langsung diserahkan kepada orang tua, baik dalam bentuk cetak maupun digital, melalui fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan.
Amalia juga menyampaikan data mengenai angka kelahiran bayi. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) Indonesia saat ini berada di angka 2,13.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif seimbang dan perlu dipertahankan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan integrasi layanan tersebut akan mempermudah masyarakat. Warga tidak lagi perlu mengisi berbagai formulir dari sejumlah instansi pemerintah untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan.
Menurut Rini, pemanfaatan teknologi seharusnya menghilangkan kerumitan dalam pelayanan publik sekaligus membuat kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat.
“Jadi mudah-mudahan nanti seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan satu pelayanan yang layanan utuh kepada masyarakat, jadi satu negara satu pengalaman, jadi di manapun masyarakat itu berada bisa merasakan layanan yang sama,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini.
