Blitar, Jatimmandiri.id – Polemik penutupan akses jalan di atas Bendungan Lahor, Kabupaten Malang-Blitar, Jawa Timur, akhirnya menemukan titik terang.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji menggelar audiensi bersama Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Fahmi Hidayat, beserta jajaran di kompleks parlemen guna mengurai penolakan warga yang dipicu penutupan akses sejak 1 Agustus 2026.
Sarmuji yang bertindak sebagai legislator Dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung), membawa langsung aspirasi masyarakat Blitar dan Malang yang terdampak pelemahan akses ekonomi serta jalur transportasi harian.
“Saya menerima aspirasi warga karena akses jalan Bendungan Lahor ditutup. Kalau bukan karena pertimbangan keamanan atau keselamatan, sesuai surat yang saya kirimkan, mohon dibuka tetapi dengan skema limitasi waktu yang ada. Kalau ditutup total akan menimbulkan kemacetan di jalan utama dan mengganggu perekonomian. Kita harus cari opsi lain agar masyarakat tidak terlalu terdampak besar,” kata Sarmuji, Kamis (6/8/2026).
Sarmuji menegaskan bahwa selain memperjuangkan kelancaran aktivitas warga dan pelajar, faktor keandalan fisik benteng infrastruktur tersebut tetap menjadi prioritas mutlak.
“Kami bersepakat bahwa keselamatan dan keamanan penting, karena jika tidak, khawatir justru akan menjadi masalah besar di kemudian hari,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum Jasa Tirta I Fahmi Hidayat menjelaskan latar belakang penutupan jalan penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar tersebut.
Langkah protektif diambil meny menyusul penemuan titik indikasi retakan pada struktur fisik bendungan yang difungsikan sejak 1977 itu.
“Seiring usia, kekuatannya melemah. Konstruksi dan material saat dibangun tidak sebagus dan secanggih saat ini,” ujar Fahmi.
Fahmi menambahkan, penutupan lalu lintas kendaraan bermesin diperlukan agar pemasangan instrumen pemantauan guna reviu izin operasi perpanjangan Objek Vital Nasional ini tidak terganggu oleh getaran kendaraan.
Pihaknya juga meluruskan dinamika gejolak sosial di lapangan yang sempat disusupi informasi tidak akurat hingga memicu pergerakan massa.
Sebagai pereda gejolak sekaligus perlindungan infrastruktur, Sarmuji yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar menyambut baik skema kompromi buka-tutup terbatas sebagai solusi transisi.
Akses jalan bendungan disepakati dapat dilalui warga mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, dengan tarif simbolis Rp1 menggunakan kartu uang elektronik.
Menurutnya, pemanfaatan jalur pembatas menjadi opsi pendek, akselerasi jalan inspeksi sebagai solusi jangka menengah, serta pembangunan jembatan permanen dan pelebaran jalan Blitar-Malang sebagai solusi jangka panjang.
Dukungan teknis juga disuarakan oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady.
Pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Ditjen Sumber Daya Air serta Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengawal pembenahan infrastruktur darurat di kawasan tersebut.
“Bendungan itu sudah tua, harus dijaga dan dipelihara agar tetap dapat digunakan selama-lamanya. Solusinya, akses jalan di atas Bendungan Lahor jangan ditutup permanen, tetapi diberlakukan buka tutup secara terbatas, sesuai kondisi, sambil jalan inspeksi diperlebar dan diperkuat. Secara bertahap akses kendaraan roda empat dikurangi,” kata Hamka.
