Intisari Berita:
Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono menyarankan warga Surabaya memanfaatkan akun TikTok atau media sosial Wali Kota Eri Cahyadi dan Wawali Armuji untuk mengadukan persoalan pelayanan publik secara cepat.
Dalam agenda reses di Rungkut Tengah, Blegur banyak menyerap keluhan krusial warga mulai dari ketidakadilan sistem desil (zonasi kemiskinan), akses BPJS, jaminan sosial, hingga kuota zonasi SMA Negeri.
Warga diimbau untuk menyampaikan laporan digital secara santun berdasarkan fakta objektif (anti-hoaks) guna memotong rantai birokrasi struktural kelurahan/kecamatan yang terbatas kewenangannya.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Pola penyampaian aspirasi masyarakat di Kota Pahlawan kini dituntut bergerak lebih taktis dan dinamis.
Menyikapi banyaknya aduan publik yang tersumbat di level bawah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Blegur Prijanggono, SH, mengajak warga Kota Surabaya untuk memaksimalkan kanal pengaduan digital.
Blegur menilai, kebiasaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji yang sangat aktif memantau ruang digital seperti TikTok dan Instagram dapat dimanfaatkan warga sebagai jalur pintas pelaporan yang solutif.
“Kalau aspirasi warga di sampaikan melalui surat kepada lurah, camat, atau dinas, tentu mereka tidak bisa serta-merta membuat kebijakan. Oleh karena keterbatasan kewenangan. Maka, jika ada masalah pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan Pemkot, saya menyarankan warga menyampaikannya lewat platform digital. Atau media sosial kepala daerah agar penanganannya lebih efektif dan cepat,” tutur Blegur, Minggu (2/8/2026)
Serap Keluhan Sistem Desil, Zonasi SMAN, hingga KIP
Dalam bincang santai bersama Jatimmandiri.id di Bring in Cafe, legislator asal daerah pemilihan (dapil) Surabaya ini. Sering kebanjiran keluhan mendasar seputar hak pemenuhan jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Beberapa permasahan krusial yang seringkali di titipkan warga kepada Blegur Prijanggono meliputi:
-
Ketidakadilan Sistem Desil: Warga Kelurahan Gubeng mengeluhkan sulitnya mendapat bantuan biaya sekolah hanya karena rumahnya berada di kawasan strategis/kelas 1, padahal kondisi ekonomi aslinya tidak mampu (faktor rumah warisan).
-
Minimnya Kuota SMAN & KIP: Warga Rungkut Tengah berharap Pemprov Jatim mendirikan SMA Negeri baru di wilayah Rungkut serta menambah pemerataan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP).
-
Persoalan Klasik Kota: Keterbatasan akses BPJS Kesehatan PBI hingga masalah genangan banjir musiman di perkampungan.
Jaga Etika di Era Post-Truth, Ingatkan Laporan yang Santun
Meski mendorong percepatan potong kompas birokrasi lewat internet. Politisi senior Partai Golkar ini memberikan rambu-rambu penting terkait fenomena era post-truth (pascakebenaran).
Blegur mengingatkan warganet Surabaya agar tidak menyalahgunakan media sosial. Yakni untuk menyebarkan narasi manipulatif, hoaks, atau sekadar memicu kegaduhan emosional. Wajib mengedepankan validitas data lapangan dan kesantunan bahasa.
“Setiap ada aspirasi pelayanan publik Pemkot, sampaikan melalui medsos tersebut secara apa adanya dan santun dengan etika ketimuran. Kalau kepala daerah di ingatkan dengan baik, pasti akan terenyuh dan merespons. Tapi kalau di awali dengan ‘di senggol’ atau di marahi. Ya kemungkinan di-skip karena pekerjaan harian mereka sudah menumpuk. Warga harus memanfaatkan jalur ini dengan bijak,” pungkas Sekretaris DPD Golkar Jatim tersebut.
