Surabaya, Jatimmandiri.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mengembangkan sistem digitalisasi pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Program ini dinilai mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan menekan angka inclusion error maupun exclusion error.
Apresiasi tersebut disampaikan Muhammad Qodari saat meninjau langsung pelaksanaan uji coba aplikasi Perlinsos di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Menurut Qodari, digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp1.300 triliun atau sekitar 30 persen dari APBN benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Prinsipnya bantuan sosial harus tepat sasaran. Mereka yang berhak harus menerima, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak boleh mendapatkan bantuan. Selama ini masih terjadi inclusion error, yakni penerima yang tidak berhak, serta exclusion error, yaitu masyarakat yang berhak tetapi belum terdata,” ujarnya.
Qodari menjelaskan, dari lebih dari satu juta kepala keluarga (KK) di Surabaya, sebanyak 334.560 KK telah didaftarkan melalui agen Perlinsos yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), ketua RT/RW, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta petugas lainnya. Selain itu, terdapat 62.673 KK yang melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Sayang Warga.
Hasil pendataan menunjukkan sebanyak 119 ribu KK dinyatakan berhak menerima bantuan sosial. Menariknya, terdapat sekitar 359.856 KK yang secara sukarela menyatakan tidak layak menerima bantuan karena merasa masih mampu.
“Ini menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat juga sangat baik. Banyak warga yang memilih tidak menerima bantuan karena merasa masih mampu,” kata Qodari.
Ia mengungkapkan, data lama penerima bansos di Surabaya mencatat sekitar 101 ribu KK. Setelah dilakukan verifikasi melalui sistem digital, ditemukan inclusion error sekitar 25 persen atau kurang lebih 25 ribu KK yang akhirnya dikeluarkan dari daftar penerima karena tidak memenuhi kriteria.
Di sisi lain, sistem baru berhasil mengidentifikasi sekitar 51 ribu KK penerima baru atau sekitar 43 persen dari total 119 ribu KK yang sebelumnya belum masuk dalam basis data penerima bantuan (exclusion error).
“Artinya ada sekitar 51 ribu kepala keluarga atau sekitar 175 ribu jiwa yang selama ini seharusnya menerima bantuan, tetapi belum terdata. Kini mereka memperoleh haknya melalui sistem digital ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga mencoba langsung mekanisme pendaftaran berbasis face recognition yang terintegrasi dengan data KTP elektronik. Teknologi tersebut memungkinkan proses verifikasi dilakukan secara otomatis melalui integrasi data lintas instansi.
Sistem akan mencocokkan informasi kepemilikan aset, seperti daya listrik dari PLN, kepemilikan kendaraan bermotor, hingga kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Yang bekerja adalah sistem dan data lintas kementerian maupun lembaga. Dengan begitu, proses penentuan penerima menjadi lebih objektif dan transparan. Jika ada keberatan, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan melalui sistem,” jelasnya.
Qodari turut mengapresiasi kolaborasi Pemkot Surabaya yang melibatkan seluruh jajaran ASN hingga kepala perangkat daerah untuk mendukung percepatan pendataan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyampaikan bahwa proses pendataan Perlinsos telah mencapai 99,74 persen atau hampir tuntas.
Dari total 1.003.068 kepala keluarga di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah terdata melalui aplikasi Sayang Warga. Pemkot Surabaya juga menyiapkan 13.049 agen Perlinsos guna membantu warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Eddy mengakui pada awal pelaksanaan sempat terjadi perlambatan sistem akibat tingginya jumlah pengguna. Namun, setelah dilakukan peningkatan infrastruktur, proses verifikasi kini berlangsung lebih cepat.
“Saat ini hasil verifikasi dapat langsung diketahui. Tinggal sekitar 2.610 kepala keluarga yang belum terdata, mayoritas berada di Kelurahan Dukuh Setro. Kami optimistis dalam satu hingga dua hari ke depan pendataan bisa mencapai 100 persen,” ujarnya.
Sebagai informasi, uji coba program Perlinsos di Surabaya dimulai sejak 4 Juni 2026 dan ditetapkan sebagai pilot project nasional. Pada tahap awal, sistem ini menangani dua jenis program perlindungan sosial dan selanjutnya akan dikembangkan untuk mendukung penyaluran tujuh jenis bantuan sosial secara nasional.
