Intisari Berita:
Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni menampung aspirasi warga saat reses di tiga kecamatan di Bojonegoro (Balen, Kapas, Kedungadem).
Masyarakat mengusulkan perbaikan jalan, Jalan Usaha Tani (JUT), serta saluran irigasi u-ditch akibat keterbatasan APBD Desa.
Seluruh masukan akan dikawal menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim maupun disinergikan lewat program dinas Pemprov Jatim.
Bojonegoro, Jatimmandiri.id— Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, berkomitmen menampung dan mengawal aspirasi masyarakat Kabupaten Bojonegoro ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Hal tersebut ditegaskannya saat menggelar rangkaian reses di Balai Desa Tlogoagung, Kecamatan Kedungadem, Selasa (28/7/2026).
Rangkaian jaring aspirasi yang digelar di tiga titik—yakni Kecamatan Balen, Kapas, dan Kedungadem—didominasi oleh keluhan warga terkait minimnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dasar.
“Alhamdulillah kita telah melakukan reses di tiga titik. Dari tiga titik tersebut banyak sekali aspirasi masyarakat mulai dari infrastruktur jalan, karena masih ada beberapa jalan yang belum diperhatikan oleh kabupaten maupun provinsi,” ujar Sri Wahyuni.
Keterbatasan Fiskal Desa dan Kebutuhan Sektor Pertanian
Sri Wahyuni menjelaskan, minimnya alokasi pembangunan fisik di tingkat desa dipicu oleh kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sangat terbatas.
Mayoritas dana desa terserap untuk operasional, penghasilan tetap perangkat, serta kegiatan pembinaan kemasyarakatan.
Beberapa usulan prioritas yang disampaikan warga di antaranya:
-
Peningkatan Jalan Kawasan Bengawan Solo: Perbaikan dan peningkatan jalan di sepanjang bantaran sungai di Kecamatan Balen.
-
Jalan Usaha Tani (JUT): Pembangunan akses transportasi untuk mempermudah mobilisasi hasil panen para petani ke pusat distribusi.
-
Saluran Irigasi & Drainase U-Ditch: Pembangunan saluran pembuangan air di tepi jalan provinsi Kecamatan Balen guna mengantisipasi banjir genangan musim hujan, serta pemasangan u-ditch di pemukiman warga.
Masuk Pokir DPRD dan Sinergi Program Dinas
Politisi kawakan ini memastikan seluruh masukan dari warga Bojonegoro akan dicatat dalam laporan resmi reses untuk ditindaklanjuti menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur.
Meski demikian, ia mengimbau masyarakat untuk memahami skema bertahap dalam realisasi anggaran mengingat adanya efisiensi dan penyelarasan dengan program prioritas Gubernur Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.
Penanganan aspirasi:
-
Pengawalan Pokir DPRD: Memasukkan usulan prioritas desa ke dalam dokumen perencanaan APBD Provinsi.
-
Skema Alternatif Program Dinas: Mengupayakan intervensi anggaran melalui program sektoral dinas terkait apabila belum terakomodasi di Pokir.
-
Realisasi Bertahap: Penyesuaian jadwal eksekusi pembangunan (2026–2027) akibat kebijakan efisiensi fiskal.
“Banyak terjadi efisiensi. Kalau belum bisa melalui pokok pikiran, akan kami upayakan melalui program dinas agar kebutuhan desa tetap bisa diperhatikan,” pungkas Sri Wahyuni.
