Jakarta, Jatimmandiri.id – Pemerintah memperketat pengawasan ruang digital menyusul maraknya penipuan berkedok lowongan kerja luar negeri. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menurunkan 7.908 konten iklan lowongan kerja fiktif.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penindakan tersebut merupakan upaya melindungi pencari kerja, khususnya calon pekerja migran Indonesia, dari praktik perekrutan nonprosedural melalui internet.
“Januari hingga Agustus 2026, Tim Patroli Siber Kemkomdigi bersama BP2MI telah menurunkan 7.908 konten iklan lowongan kerja luar negeri fiktif. Ini menunjukkan penipuan berkedok lowongan kerja menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kami tidak akan membiarkan ruang digital menjadi sarana untuk menipu pencari kerja,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Data pemantauan 1 Januari hingga 31 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 10.504 laporan dugaan iklan lowongan kerja fiktif yang diteruskan kepada Kemkomdigi. Sebanyak 7.908 tautan atau sekitar 78 persen telah ditindak dan diturunkan.
Meutya menegaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat untuk mempersempit ruang gerak pelaku penipuan.
“Penindakan akan terus kami perkuat dan percepat bersama kementerian serta lembaga terkait. Pelaku kejahatan tidak boleh leluasa memanfaatkan ruang digital untuk mencari korban,” tegasnya.
Masyarakat juga diminta tidak terburu-buru percaya pada tawaran kerja melalui internet, terutama yang menjanjikan penghasilan besar dengan proses mudah. Keaslian informasi perlu diverifikasi melalui kanal resmi sebelum data pribadi diberikan.
“Masyarakat juga harus memastikan informasi lowongan kerja berasal dari kanal resmi sebelum memberikan data,” pungkasnya.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani sebelumnya mengingatkan, iklan fiktif kerap dibuat menarik untuk memancing pencari kerja dan berpotensi menjadi jalur perekrutan pekerja migran secara nonprosedural. Pengawasan digital dan literasi masyarakat dinilai penting untuk mencegah modus tersebut terus memakan korban.
