Surabaya, Jatimmandiri.id, – Gelombang evaluasi besar-besaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menimbulkan dampak serius bagi para pelaku usaha yang terlibat sebagai mitra pelaksana. Di Jawa Timur, ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasional sementara setelah tidak lolos penilaian yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Situasi ini tidak hanya berdampak pada jalannya program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha yang telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas dapur sesuai standar pemerintah. Sebagian bahkan mengaku menggunakan pinjaman bank dengan harapan modal yang dikeluarkan dapat kembali seiring berjalannya operasional program.
Data terbaru menunjukkan Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang paling terdampak kebijakan pengawasan tersebut. Sebanyak 372 dapur SPPG berstatus suspend akibat berbagai persoalan teknis maupun operasional yang ditemukan dalam proses evaluasi.
Secara nasional, jumlah dapur yang pernah dikenai penghentian operasional sementara juga cukup besar. Dalam periode 2025 hingga 2026, tercatat sebanyak 8.182 SPPG sempat disuspend. Angka tersebut setara dengan sekitar 30 persen dari total 27.208 dapur yang telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
Di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program, muncul persoalan baru yang dirasakan para mitra di lapangan. Selain kebijakan suspend, rencana moratorium pembangunan dan operasional dapur baru turut menambah kecemasan para pelaku usaha. Banyak fasilitas yang sudah selesai dibangun kini belum memperoleh kepastian kapan dapat mulai beroperasi. Padahal berbagai biaya tetap berjalan, mulai dari cicilan pinjaman, biaya perawatan fasilitas, hingga kewajiban operasional lainnya.
Wakil Bendahara DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur, Andy Syayuti, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut membuat banyak mitra berada dalam posisi yang cukup sulit. “Banyak mitra sudah mengeluarkan investasi, bahkan ada yang menggunakan pinjaman. Harapannya investasi itu bisa kembali, meskipun secara bertahap,” ujar Andy.
Menurutnya, ketidakjelasan akibat kebijakan suspend maupun moratorium membuat para pelaku usaha harus menghadapi tekanan finansial yang tidak ringan. Mereka tetap mendukung program pemerintah, tetapi pada saat yang sama harus memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang terus berjalan.
“Saat ini banyak dapur yang di-suspend. Ada juga rencana moratorium, sehingga dapur yang sudah dibangun belum bisa beroperasi. Situasi ini cukup menegangkan, tapi kami berharap ada solusi,” lanjutnya.
Andy memperkirakan jumlah dapur yang terdampak di Jawa Timur mencapai ratusan unit, baik yang sudah dikenai suspend maupun yang belum dapat beroperasi karena kebijakan moratorium.
Sementara itu, data BGN Wilayah II yang mencakup Pulau Jawa menunjukkan terdapat 16.594 SPPG yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.466 dapur tercatat pernah menerima sanksi penghentian operasional sementara. BGN membagi penyebab suspend ke dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah kasus-kasus menonjol yang jumlahnya mencapai 61 kejadian. Kasus ini berkaitan dengan insiden yang berdampak langsung pada penerima manfaat, termasuk gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Adapun kelompok kedua berasal dari persoalan teknis yang jumlahnya jauh lebih besar, yakni mencapai 1.605 kasus. Permasalahan tersebut mencakup fasilitas yang belum memenuhi standar, tata kelola yang kurang optimal, hingga penurunan kualitas gizi makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Menurut BGN, setiap keputusan suspend dilakukan berdasarkan evaluasi objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, mulai dari keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar pengadaan bahan baku, hingga pemenuhan fasilitas wajib seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan standar kebersihan dapur.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa penghentian operasional sementara bukanlah bentuk penghentian program secara permanen. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah korektif untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Menurutnya, mutu makanan dan keselamatan penerima manfaat merupakan aspek yang tidak bisa ditawar. “Dari total 27.208 SPPG yang beroperasi, sebanyak 8.182 pernah di-suspend,” kata Nanik. Ia menambahkan bahwa tindakan tegas akan terus diberlakukan apabila ditemukan pelanggaran terkait penggunaan anggaran, tata kelola operasional, maupun pemenuhan standar fasilitas yang telah ditetapkan.
Selain itu, seluruh mitra diwajibkan memenuhi standar pelayanan minimal, termasuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran kepada kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka sanksi suspend hingga tindakan administratif yang lebih berat dapat kembali dijatuhkan.
Meski demikian, para pelaku usaha menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat. Namun, para mitra berharap pemerintah dapat memberikan kepastian regulasi dan solusi yang jelas terhadap investasi yang sudah telanjur ditanamkan dalam pembangunan dapur.
Menurut Andy, seluruh pelaku usaha memahami bahwa kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan syarat utama yang tidak bisa ditawar dalam program yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. “Intinya, kami mendukung penuh program pemerintah untuk pemenuhan gizi. Tapi kami juga harus patuh SOP. Tidak bisa main-main, karena sedikit saja kesalahan bisa berdampak suspend.”
“Harus patuh SOP yang berlaku. Ini menyangkut keamanan dan kesehatan banyak orang,” pungkasnya.
Di tengah langkah BGN memperketat pengawasan dan melakukan pembenahan tata kelola, nasib ratusan dapur yang terhenti sementara kini menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah berupaya memastikan standar kualitas layanan tetap terjaga, sementara para pengusaha berharap investasi yang telah mereka keluarkan tidak berakhir tanpa kepastian.
