Situbondo, Jatimmandiri.id – Pemerintah Kabupaten Situbondo terus mempercepat pemenuhan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat dengan berkoordinasi langsung bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Viskanto Adi Prabowo mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan daerahnya memenuhi seluruh persyaratan agar mendapatkan kuota Program Sekolah Rakyat.
Menurut Viskanto, Pemkab Situbondo telah mendatangi Kemensos beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah mendapat penjelasan mengenai persyaratan yang masih harus dipenuhi, salah satunya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).
“Beberapa hari lalu kami ke Kemensos dan ditemui oleh Pak Sekjen, dan dijelaskan bahwa ada satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) yang saat ini sedang proses, dan pekan depan kami kirim ke Kemensos,” katanya.
Selain PKKPR, pemerintah daerah juga perlu memastikan tersedianya akses jalan menuju lokasi sekolah serta fasilitas air bersih. Akses jalan dari jalan utama menuju lokasi sekolah diperkirakan sepanjang sekitar 50 meter.
Pemkab Situbondo telah mengantisipasi kebutuhan tersebut dengan mengalokasikan anggaran pembangunan akses jalan melalui Perubahan APBD 2026. Langkah itu dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat.
Untuk lokasi pembangunan, pemerintah daerah telah menyediakan lahan sekitar sembilan hektare di Desa Siliwung, Kecamatan Panji. Lahan tersebut sebelumnya telah disurvei oleh tim dari Kemensos dan dinyatakan disetujui untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Kami Pemkab Situbondo telah menyiapkan lahan kosong seluas sekitar 9 hektare di Desa Siliwung, Kecamatan Panji untuk pembangunan sekolah rakyat, dan sebelumnya tim dari Kementerian Sosial juga telah melakukan survei dan disetujui,” kata Viskanto.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Karena itu, Pemkab Situbondo berharap seluruh tahapan persyaratan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan.
Pemerintah daerah kini fokus menuntaskan dokumen PKKPR serta kebutuhan infrastruktur pendukung agar pengajuan kuota Program Sekolah Rakyat kepada Kemensos dapat segera diproses.
