Surabaya, Jatimmandiri.id – Keresahan ratusan keluarga di kawasan Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, terkait persoalan sertifikat tanah mulai mendapat perhatian serius dari Komite I DPD RI. Sedikitnya 400 kepala keluarga (KK) menghadapi ketidakpastian pengurusan hak atas tanah menyusul dugaan tumpang tindih kepemilikan dengan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Persoalan tersebut menjadi sorotan Anggota Komite I DPD RI asal Jatim Dr Hj Lia Istifhama bersama Wakil Ketua III Komite I DPD RI Hj Ade Yuliasih dalam kunjungan kerja terkait penyelesaian permasalahan pertanahan, Sabtu (21/11/2026).
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan bahwa persoalan hak atas tanah warga harus ditangani secara adil, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Kasus ini mencuat setelah perwakilan warga Margorukun yang dipimpin Saiful Imam mendatangi Kantor Perwakilan DPD RI Jatim untuk mengadukan pemblokiran pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Menurut perwakilan warga, pemblokiran tersebut berdampak pada sekitar lima RW, terutama saat masyarakat mengurus balik nama sertifikat akibat jual beli maupun peralihan hak waris.
Warga mengaku kebingungan karena lahan yang selama ini mereka tempati disebut masuk klaim aset PT KAI, sementara sebagian warga mengantongi dokumen kepemilikan yang membutuhkan kepastian hukum.
Menanggapi keluhan tersebut, Ning Lia mendorong warga untuk tidak sekadar menunggu, melainkan aktif berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Gundih serta instansi pertanahan terkait.
“Kita ini negara demokrasi sekaligus negara hukum. Karena itu, kami berharap warga Margorukun segera bersurat kepada pihak terkait, termasuk kelurahan, serta menyiapkan data secara lengkap,” ujar Ning Lia.
Ia menambahkan, kelengkapan berkas sangat dibutuhkan agar penelusuran dapat dilakukan secara objektif, termasuk memastikan bidang tanah mana saja yang terblokir dan menelaah status hukumnya.
“Bagaimana pun warga juga tetap bergerak, bersurat, dan menyiapkan data secara lengkap. Sehingga dari pihak kelurahan sampai dengan BPN mengetahui secara jelas sertifikat hak milik mana saja yang dipermasalahkan,” jelas Ning Lia.
Menurut Ning Lia, sengketa pertanahan ini sebenarnya bisa diurai melalui komunikasi dan koordinasi intensif antarpihak tanpa harus langsung naik ke tingkat kementerian.
“Saya rasa persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan apabila semua pihak memiliki keinginan yang sama untuk mencari solusi. Tidak perlu sampai tingkat menteri jika memang bisa dituntaskan di daerah. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi membuka ruang bagi warga menyuarakan aspirasi, sementara nomokrasi memastikan kebijakan dan tindakan pemerintah berpijak pada dasar hukum yang jelas.
“Demokrasi berarti suara rakyat harus didengar, sementara nomokrasi menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Negara tidak cukup hanya mendengar keluhan rakyat, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum yang adil. Jangan sampai masyarakat memiliki hak secara administratif, tetapi justru kesulitan mendapatkan perlindungan atas hak tersebut,” ujar Ning Lia.
Sementara itu, Wakil Ketua III Komite I DPD RI Ade Yuliasih menyatakan kesiapannya mengawal persoalan yang membelit ratusan keluarga tersebut.
“Kami sudah menerima audiensi masyarakat. Saya berharap masalah ini cepat selesai. Apalagi ada Ning Lia sebagai anggota Komite I dari daerah pemilihan Jawa Timur yang siap menjembatani advokasi,” kata Ade.
Senator asal Banten itu berharap penyelesaiannya dapat melahirkan win-win solution, sehingga hak warga tetap terlindungi tanpa mengesampingkan kepentingan PT KAI sebagai BUMN.
Salah satu opsi yang ia dorong adalah pengukuran ulang lahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan melibatkan warga dan PT KAI.
Pengukuran bersama dinilai penting untuk memperjelas batas bidang tanah warga dan aset PT KAI agar tidak memicu konflik berkepanjangan.
“Kalau masalah ini tidak selesai di tingkat lokal, maka kami akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dalam rapat Komite I. Sebab, Kementerian ATR/BPN merupakan mitra kerja Komite I DPD RI,” tegas Ade.












