Jakarta, Jatim Mandiri
Bareskrim Polri mengungkap sejumlah figur publik, jurnalis, dan tokoh masyarakat diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal sepanjang 2025–2026. Pengungkapan ini memperluas perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya, sekaligus diikuti agenda sidang etik terhadap salah satu tersangka.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto membenarkan nama publik figur seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, hingga kalangan jurnalis yakni Najwa Shihab, dan Alfito Deannova masuk dalam daftar sasaran dugaan penyadapan. “Artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” kata Suhermanto, Senin (16/11).
Nama pegiat media sosial Denny Siregar juga disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menyampaikan, sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian, lembaga, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, hingga aparat penegak hukum.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” ujar Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR, Kamis lalu (12/11).
Selain itu, penyadapan diduga menyasar sejumlah pimpinan daerah dan aparat penegak hukum. “Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” tuturnya.
Dalam perkara ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus jejak log aktivitas pada Oktober 2026.
Eko Hadi dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa ini (17/11). Sidang tersebut dipimpin Komjen Hedro Pandowo. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Eko diduga menyalahgunakan akses fasilitas Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Eko diduga memberi persetujuan penyadapan dan pengoperasian sistem Lawful Interception Management System (LIMS) melalui pesan WhatsApp tanpa surat permohonan resmi penyidik. Ia juga diduga menerima perintah penyadapan dari Irjen Slamet Uliandi. “(Sidang) dijadwalkan berlangsung pada Selasa,” kata Trunoyudo, Senin (16/11).
Sebelumnya, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada 10 November 2026 setelah menjalani sidang etik. Ia dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terkait keterlibatannya dalam perkara penyadapan.
Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Mereka juga disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.
Potensi Ancaman Pembunuhan Listyo
Di sisi lain, pengamat militer dan keamanan Selamat Ginting meminta aparat memberikan pengamanan ekstra kepada tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Listyo Sigit Prabowo. Ginting mengusulkan Listyo dipindahkan dari tahanan kepolisian ke fasilitas penahanan Guntur yang berada di bawah pengawasan Polisi Militer.
“Sebaiknya Listyo Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian, baik itu Bareskrim maupun Brimob. Tempatkan saja di tahanan Guntur yang memiliki pengamanan superketat,” ujar Ginting dalam video podcast yang dikutip Senin (16/11).
Dia menilai pemindahan tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman pembunuhan yang dapat menghambat pengungkapan perkara. “Mengapa ini penting? Karena ada potensi dia dibunuh agar tidak mengungkap siapa yang memerintahnya. Dalam film-film spionase, kita juga sering melihat hal seperti itu. Karena itu, kalau bisa, hari ini juga pindahkan dia ke tahanan Guntur di bawah Polisi Militer dengan pengamanan superketat,” tuturnya.
Ginting juga mempertanyakan kecepatan penanganan perkara oleh penyidik Bareskrim. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut memerlukan koordinasi lintas lembaga karena memiliki dimensi keamanan negara.
“Ini bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi ada persoalan lain di dalamnya. Pernyataan Kepala BIN bahwa kasus ini terindikasi makar juga sudah cukup menjadi perhatian,” jelasnya. Ia mengusulkan pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) melibatkan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, intelijen kejaksaan, serta pihak terkait lainnya. “Karena itu, BAP-nya harus diperiksa oleh semua pihak, termasuk Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, intelijen kejaksaan, dan pihak terkait lainnya,” lanjutnya. (*/ibn)













