Jakarta, Jatimmandiri.id – Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada masa lalu serta langkah antisipasi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.
Hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam pertemuan itu, sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia turut hadir, di antaranya Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa pengalaman mereka saat menghadapi krisis tahun 2008,” ujar Airlangga usai pertemuan.
Menurut Airlangga, para tokoh tersebut membagikan berbagai pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, mulai dari lonjakan harga minyak dunia, inflasi tinggi, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Ia mencontohkan, Indonesia pernah mengalami krisis minyak pada 2005 ketika harga minyak mentah dunia melonjak hingga mencapai 140 dolar AS per barel dan berdampak besar terhadap inflasi nasional.
Meski demikian, Airlangga menilai kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini berada dalam posisi yang relatif lebih kuat dibandingkan periode krisis sebelumnya.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dibanding berbagai kasus sebelumnya,” jelasnya.
Dari hasil diskusi tersebut, pemerintah mengambil sejumlah pelajaran penting terkait langkah mitigasi dan antisipasi terhadap potensi tekanan ekonomi global ke depan.
Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Kementerian Keuangan, terus memantau regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan serta menjaga prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam industri perbankan nasional.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi guna memperkuat situasi finansial dan menjaga prudensial perbankan kita,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menilai perlu dilakukan kajian terkait penguatan modal perbankan nasional mengingat jumlah bank di Indonesia cukup besar.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap tangguh menghadapi dinamika ekonomi global.
