Jatimmandiri.id – Polri memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri, Kamis (30/7).
Rapat diikuti jajaran pejabat utama Mabes Polri, Kapolda dan Wakapolda dari daerah rawan Karhutla secara virtual, serta melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas.
Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan kebijakan dan memperkuat koordinasi nasional menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Polri mengedepankan mitigasi sejak tahap prabencana melalui pendekatan berbasis data, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan personel.
Seluruh jajaran kepolisian diminta memperbarui pemetaan wilayah rawan Karhutla, melakukan verifikasi titik panas (hotspot) di lapangan, memperkuat sistem peringatan dini (early warning system), serta mengoptimalkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Selain itu, Bhabinkamtibmas bersama Babinsa juga diperintahkan melakukan pendataan langsung di wilayah rawan untuk memetakan ketersediaan sumber air, potensi kekeringan, kondisi lahan pertanian, hingga kebutuhan bantuan sosial apabila dampak El Nino semakin meningkat.
Polri turut memaksimalkan pemanfaatan command center yang telah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memantau hotspot secara real time. Penggunaan drone, kamera pengawas (CCTV), serta sistem informasi kebakaran juga diperkuat untuk mempercepat deteksi dini sehingga potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
Hingga saat ini, berbagai langkah preventif telah dijalankan. Polri mencatat telah menggelar 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan aksi, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan Karhutla kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
Tak hanya itu, lebih dari 168.500 patroli terpadu darat maupun perairan telah dilakukan di berbagai wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan.
Untuk mendukung operasi di lapangan, Polri juga menyiagakan 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob. Kesiapan tersebut diperkuat melalui sistem rayonisasi antar-Polres maupun antar-Polda agar personel serta peralatan dapat digerakkan dengan cepat sesuai perkembangan situasi.
Di bidang penegakan hukum, Polri terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 118 penyelidikan, 30 penyidikan, serta 115 tersangka telah diproses.
Penindakan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, maupun memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan hukum.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah operasional yang terukur.
“Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Ia menambahkan, Polri akan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar seluruh kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara efektif, mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat kebakaran terjadi, penegakan hukum, hingga proses pemulihan pascabencana.
Melalui konsolidasi nasional tersebut, Polri menegaskan komitmennya menjadikan upaya pencegahan sebagai strategi utama dalam menghadapi ancaman El Nino dan Karhutla. Langkah itu diharapkan mampu melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
