Intisari Berita:
- Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ajeng Wira Wati, mengapresiasi gerak cepat Wali Kota Eri Cahyadi dan Dispendik Surabaya dalam merespons polemik pemeriksaan menstruasi siswi di SMPN 21 Surabaya.
- Politisi Gerindra yang juga menjabat Ketua OKK Gerindra Surabaya tersebut mendukung solusi Kepala Dispendik Febrina Kusumawati yang melibatkan peran aktif orang tua dalam pencatatan siklus haid siswi.
- Ajeng mendorong penerbitan aturan tertulis mengenai pembinaan moral yang diiringi edukasi kesehatan reproduksi dengan partisipasi wali murid agar kejadian serupa tidak terulang.
Surabaya, Jatim Mandiri – Langkah cepat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menangani aduan pemeriksaan menstruasi siswi di SMP Negeri 21 Surabaya menuai apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menilai respons sigap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya sudah tepat untuk meluruskan tata kelola pembinaan siswa di sekolah.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Gerindra Surabaya tersebut memandang solusi yang ditawarkan Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati telah menyentuh akar persoalan dengan mengedepankan komunikasi antara pihak sekolah dan keluarga.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pak Eri dan Dispendik agar kekeliruan di lapangan segera diperbaiki melalui aturan yang jelas. Solusi Bu Febri dengan melibatkan peran orang tua dalam pencatatan siklus haid siswi juga sudah sangat tepat, karena berkaitan langsung dengan kewajiban ibadah di sekolah serta upaya menanamkan nilai moral dan ketuhanan sesuai Pancasila,” ujar politisi Gerindra tersebut kepada Jatim Mandiri via gawainya, Minggu (15/11/2026)
Dorong Aturan Tertulis dan Edukasi Kesehatan Reproduksi
Menyikapi motif guru yang berdalih ingin melatih kejujuran siswi saat jam pelaksanaan salat di sekolah, Ajeng Wira Wati menilai niat dasar pendidik untuk membina karakter siswa sejatinya baik. Namun, mekanisme pelaksanaannya di lapangan tidak boleh dilakukan tanpa pedoman baku yang jelas dan menghormati privasi anak.
Oleh karena itu, legislator yang membidangi urusan pendidikan dan kesejahteraan rakyat di DPRD Surabaya ini mendorong agar pembinaan kedisiplinan ibadah di sekolah dituangkan dalam regulasi tertulis yang terukur, sekaligus dibarengi edukasi kesehatan reproduksi bagi peserta didik.
“Niat guru sebenarnya baik untuk melatih kejujuran murid, tetapi alangkah baiknya dibuatkan aturan tertulis terkait pembinaan moral yang diiringi edukasi kesehatan reproduksi dengan melibatkan partisipasi aktif wali murid,” tegas Ajeng.
- Apresiasi Penanganan Cepat: Langkah Wali Kota Eri Cahyadi dan Dispendik Surabaya dinilai responsif dalam memperbaiki kekeliruan metode pemeriksaan di sekolah melalui penyusunan aturan resmi.
- Sinergi Orang Tua dan Sekolah: Keterlibatan wali murid dalam mencatat siklus menstruasi dinilai tepat untuk mendukung kedisiplinan ibadah siswa sekaligus menanamkan nilai ketuhanan sesuai Pancasila.
- Regulasi Tertulis dan Edukasi: Pembinaan moral dan kejujuran pelajar perlu dipayungi aturan tertulis yang jelas serta diiringi pemahaman kesehatan reproduksi remaja.
Kilas Balik Aduan Siswi SMPN 21 Surabaya dan Rencana Edaran Dispendik
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah seorang siswi SMP Negeri 21 Surabaya melapor langsung kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melalui kanal media sosial #LaporCakEri. Dalam aduannya, siswi tersebut mengeluhkan tata cara pemeriksaan menstruasi sejak Jumat, 30 Oktober 2026, di mana siswi yang berhalangan salat diminta mengangkat rok dan menurunkan celana dalam untuk memastikan keberadaan pembalut serta bercak darah.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati bersama Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Tri Endang telah melakukan klarifikasi langsung ke SMPN 21 Surabaya bersama Kepala Sekolah Diaztiarni serta guru bersangkutan.
Dari hasil klarifikasi, dipastikan tidak ada aturan tertulis dari sekolah terkait pemeriksaan fisik tersebut dan tindakan itu merupakan inisiatif spontan guru. Dispendik Kota Surabaya pun memastikan akan melakukan pemanggilan lanjutan terhadap guru yang bersangkutan sekaligus menerbitkan surat edaran resmi sebagai pedoman bersama bagi sekolah-sekolah di Surabaya agar pemantauan siklus menstruasi siswi berjalan nyaman, edukatif, dan melibatkan peran orang tua.












