Yogyakarta, Jatimmandiri.id – Sejak dirilis pada Maret 2026, film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale terus memicu diskursus publik yang hangat. Di berbagai kampus dan ruang diskusi masyarakat sipil, film ini secara konsisten dibedah dan diperbincangkan.
Namun, kehadiran film ini tidak lepas dari dinamika lapangan. Sejumlah agenda nonton bareng (nobar) di berbagai daerah sempat dibubarkan paksa oleh aparat dengan alasan provokatif. Sayangnya, pembicaraan publik sering kali terjebak pada narasi pembubaran tersebut, alih-alih mendalami substansi kritis yang diangkat dalam film.
Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, memberikan perspektifnya setelah menyaksikan langsung film tersebut di Oase Cafe, Taman Siswa, Yogyakarta. Film tersebut diputar bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026.
Menurut Fokki, film ini menjadi cermin nyata atas ancaman lingkungan yang semakin serius di Papua. “Film ini memperlihatkan secara gamblang bagaimana ancaman kerusakan lingkungan hidup di wilayah Papua Selatan semakin massif dan sistematis. Pembukaan lahan dalam skala besar atas nama investasi, ketahanan pangan dan energi, serta proyek bio ethanol telah menempatkan hutan adat Papua dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menekankan bahwa hutan di Papua bukan sekadar hamparan lahan, melainkan ruang hidup, sumber pangan, serta pusat identitas budaya bagi masyarakat adat setempat. Fokki pun menyoroti kontinuitas kebijakan pembangunan yang ia nilai berdampak pada eksploitasi alam di Papua.
“Kami memandang bahwa kebijakan pembangunan yang memberi ruang besar terhadap eksploitasi sumber daya alam secara massif di Papua Selatan tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan nasional sejak era Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Fokki juga memberikan kritik keras terhadap penggunaan narasi transisi energi sebagai tameng bagi penghancuran ekosistem hutan adat. “Dalih transisi energi dan pengembangan bio ethanol tidak boleh dijadikan legitimasi untuk menghancurkan ekosistem hutan adat serta meminggirkan masyarakat asli Papua dari tanah leluhurnya sendiri,” tambahnya.
Ia mendorong agar pembangunan nasional ke depan berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis. “Pembangunan nasional harus berdiri di atas prinsip keadilan ekologis, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Negara tidak boleh mengorbankan tanah Papua hanya demi kepentingan investasi dan eksploitasi ekonomi jangka pendek,” ungkap dia.
Mengambil semangat Hari Kebangkitan Nasional, Fokki mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun solidaritas demi masa depan Papua yang lebih adil. “Kesadaran kolektif rakyat Indonesia harus tumbuh untuk mendukung perjuangan masyarakat Papua dalam mempertahankan hutan adat mereka sebagai sumber kehidupan, sumber kebudayaan, dan sumber peradaban masyarakat adat Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi kemunculan film ini dengan mempertanyakan aspek pendanaan produksinya. ”Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video (film dokumenter Pesta Babi), bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana,” ungkap orang nomor satu di TNI AD tersebut saat ditemui awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR pada Selasa 19 Mei 2026 lalu.
Ia menyoroti proses produksi film yang dinilai membutuhkan biaya besar karena mencakup perjalanan ke berbagai lokasi di Papua. Terkait pembubaran paksa sejumlah acara nobar di daerah, Maruli membantah adanya instruksi langsung dari institusinya.
“Pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung, kok. Pemda punya koordinasi. Mereka berkewenangan untuk mengamankan wilayah, mengamankan siswa-siswanya karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar,” pungkas Maruli.
