Jampidsus Dalami Kaitan Listyo Sigit dan Bos Nikel
Jakarta, Jatim Mandiri
Pemerintah akan memperketat pengawasan peralatan penyadapan milik lembaga negara menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan demi memastikan penggunaan peralatan penyadapan sesuai hukum dan prosedur.
“Pemerintah mengambil langkah untuk memastikan peralatan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga tidak disalahgunakan pada masa mendatang,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan, Senin (9/11).
Yusril juga menilai dugaan penyadapan Presiden mengarah pada tindak pidana makar. Namun, dia mengakui penyelidikan masih berlangsung dan penyidik terus mengumpulkan bukti.
“Penyadapan ini mengarah pada tindak pidana makar,” ujar Yusril, seperti dilansir Kompas TV. Ia menilai terdapat kemungkinan motif melumpuhkan Presiden melalui perbuatan tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan kelompok atau tokoh politik. Ia menegaskan tidak boleh ada tuduhan terhadap pihak tertentu sebelum hasil penyidikan resmi disampaikan. “Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI ini lebih serius dari skandal Watergate,” kata Habiburokhman, sebagaimana dikutip Republika.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mengkaji permohonan Polri untuk melindungi enam saksi terkait kasus tersebut. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 13 saksi. Seiring hal itu, Bareskrim kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Penetapan itu dilakukan setelah penyidik mengungkap dugaan penyadapan ilegal, serta penghapusan data elektronik. Penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Nomor telepon Presiden diduga menjadi salah satu sasaran.
Polri juga menyatakan pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha diduga menjadi sasaran penyadapan. Nomor telepon mereka diduga dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa permohonan penyidik. Dalam penyidikan, Polri menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flash disk. Dari berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026, penyidik menemukan dugaan perintah penghapusan data.
Meski dugaan makar terus mengemuka, hingga Senin (9/11), penyidik belum menerapkan pasal makar terhadap para tersangka. Para pelaku masih dijerat Pasal 332 KUHP, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan penyidik masih mendalami keterkaitan Listyo Sigit dengan pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK). “Kita masih mendalami (hubungannya),” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/11). Itu sebabnya, pihaknya belum memastikan Listyo menjadi beking aktivitas tambang Arif Kurniawan.
“Tidak, belum sampai ke sana (pengusutan AK dibekingi Listyo). Kita masih mendalami semua, ya,” tuturnya. Sebelumnya, Kejagung mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan AK melalui Holding PT DDA bersama seseorang berinisial LEI.
Perusahaan itu meliputi PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA 1.036 hektare, dan PT ANI 106 hektare. Tiga perusahaan lainnya ialah PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID 1.026 hektare, serta PT HJ.
Kejagung menyebut penyidik telah menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga tetap menjalankan kegiatan pertambangan sejak 2015, meski izin usaha pertambangan (IUP) keduanya telah berakhir.
Setelah masa izin berakhir, kedua perusahaan diduga melanjutkan aktivitas melalui skema suspend. Padahal, IUP kedua perusahaan seharusnya dikembalikan kepada negara.
Kejagung masih mendalami perkara tersebut untuk memastikan hubungan para pihak serta mengungkap dugaan pelanggaran dalam kegiatan pertambangan. (*/ibn)
