Nusa Dua, Jatimmandiri.id – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel), anak usaha BUMN PT Telkom Indonesia, menargetkan pembangunan sekitar 4.000 menara telekomunikasi pada 2027. Ekspansi tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan seluler, termasuk layanan 5G hingga wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
“Ini berkaitan dengan kebutuhan operator tapi melihat perkembangan 5G, ini juga menjadi potensi besar,” kata Direktur Bisnis Mitratel Agus Winarno di sela Bali Annual Telkom International Conference (Batic) 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (26/08).
Menurut dia, dengan perkembangan jaringan seluler generasi kelima itu diperkirakan dalam satu tahun dibutuhkan sekitar 7.000 hingga 10 ribu tower yang salah satunya juga untuk memperluas jangkauan di daerah 3T.
Dari jumlah itu, pihaknya berpeluang menambah hingga 40 persen dari 10 ribu tower baru itu atau sekitar 4.000 unit, sisanya dikontribusikan oleh operator lainnya. Saat ini, imbuh dia, anak usaha BUMN tersebut telah membangun sekitar 41 ribu tower di seluruh Indonesia, sebanyak 60 persen di antaranya di bangun di luar Pulau Jawa.
“Kami melihat perkembangan di luar Jawa itu luar biasa dari sisi konektivitas, digital dan lainnya itu berkembang. Ini sejalan dengan distribusi tower kami kebanyakan memang ada di luar Jawa,” imbuhnya seperti dikutip dari Antara.
Sebagai gambaran, ia melanjutkan biaya pembangunan satu unit tower tergantung kondisi wilayah suatu daerah dengan kisaran biaya Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.
Ia menambahkan penambahan infrastruktur tower itu sejalan dengan hasil lelang pita frekuensi radio 700 mega hertz (MHz) dan 2,6 giga hertz (GHz) pada 2026 yang telah diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Sehingga konsentrasi pemerintah tak hanya memperbaiki kualitas di daerah urban atau perkotaan berkaitan dengan kerapatan jaringan tapi juga memperluas jangkauan jaringan seluler baik di daerah perdesaan maupun di daerah 3T.
Adapun dengan hasil lelang itu pemerintah mewajibkan operator untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi khususnya di 530 kelurahan dan desa yang saat ini masih memiliki sinyal lemah di tanah air. Selain itu, para pemenang lelang diwajibkan memenuhi cakupan layanan 5G sedikitnya 51 persen dari populasi nasional pada tahun kelima.
