Surabaya, Jatimmandiri.id – Masa reses menjadi momentum krusial bagi anggota DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, untuk menyerap langsung berbagai keluhan masyarakat.
Dalam serangkaian agenda reses di bulan Mei 2026, politisi PKS ini menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari karut-marut data bantuan sosial hingga minimnya infrastruktur di berbagai wilayah.
Salah satu fokus utama Aning adalah kendala akses warga terhadap program pemerintah akibat penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketidakakuratan pengelompokan desil dalam data tersebut membuat masyarakat di berbagai wilayah kesulitan mendapatkan bantuan vital, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Bulak hingga akses layanan BPJS di Keputih.
“Permasalahan akurasi data DTSEN ini sangat krusial karena berdampak langsung pada hak dasar warga, mulai dari beasiswa, layanan kesehatan, hingga tempat tinggal seperti Rusunawa,” ujar Aning Rahmawati, Jumat, 29 Mei 2026.
“Saya berkomitmen memperjuangkan warga yang sebenarnya berhak agar tidak lagi terbentur masalah teknis pendataan ini,” tambah dia.
Selain masalah data, Aning menyoroti sengketa pertanahan yang menghambat pembangunan di tingkat RT/RW, serta keresahan warga terkait tata kelola sampah yang dinilai belum optimal, seperti kebijakan TPS bersih yang justru memicu penumpukan gerobak dan sampah karena keterbatasan armada.
Di sisi lain, infrastruktur dasar juga menjadi sorotan tajam. Aning mengungkapkan bahwa keluhan banjir di pemukiman dan minimnya Dana Kelurahan masih menjadi keluhan di hampir seluruh titik resesnya.
Ia juga mendesak Pemkot Surabaya untuk segera merealisasikan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan memaksimalkan Pendapatan Daerah dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang nilainya mencapai hampir 700 miliar rupiah.
Terkait isu-isu tersebut, Aning menegaskan akan membawa seluruh aspirasi ini ke dalam rapat-rapat DPRD.
“Semua permasalahan warga ini akan saya kawal ketat untuk disampaikan kepada pemerintah kota. Tujuannya agar ini menjadi bahan evaluasi dan masukan yang tepat dalam perencanaan pembangunan, baik untuk Rancangan Perubahan APBD 2026 maupun Rancangan APBD 2027 mendatang,” tegasnya.
Selain poin-poin di atas, Aning juga menyoroti pentingnya segera merealisasikan janji pemekaran wilayah yang sangat dibutuhkan warga di Keputih dan Rungkut, serta pemberian honor Jaspel yang layak bagi guru TPQ di Keputih guna meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
