Jakarta, Jatimmandiri.id – Perubahan potongan pajak tunjangan profesi guru (TPG) yang ramai diperbincangkan di media sosial mendapat penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pemerintah menegaskan besaran pajak atas tunjangan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, mengikuti ketentuan perundang-undangan dan bukan ditetapkan secara sepihak oleh kementerian.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, setiap penghasilan yang bersumber dari kas negara memiliki kewajiban perpajakan. Ketentuan tersebut berlaku bagi guru ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru non-ASN.
“Besaran pajaknya itu tidak ada Kemendikdasmen sendiri yang menetapkannya, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Nunuk dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat, Rabu.
Menurutnya, pemotongan pajak dilakukan otoritas perpajakan untuk disetorkan kepada negara, bukan ditentukan langsung oleh Kemendikdasmen. Ia mencontohkan TPG guru non-ASN sebesar Rp2 juta tetap dikenakan pajak, sebagaimana tunjangan yang diterima guru ASN.
Namun, apabila guru non-ASN menerima TPG secara utuh sebesar Rp2 juta, bukan berarti penghasilan tersebut bebas pajak. Dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah menanggung pembayaran pajaknya.
“Kalau misalnya ada pemerintah daerah yang memberikan tunjangan dengan jumlah penuh berarti pajaknya dibayarkan oleh pemda,” ujar Nunuk.
Ia meminta ketentuan tersebut disosialisasikan agar guru memahami kewajiban perpajakan atas tunjangan yang diterima.
Perbincangan mengenai kenaikan potongan pajak mencuat di kalangan guru non-ASN, termasuk melalui platform Threads. Sebelumnya, tarif potongan disebut sebesar 5 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6 persen bagi yang tidak memiliki NPWP.
Kini, potongan tersebut disebut mengalami kenaikan 0,15 persen sehingga TPG yang masuk ke rekening guru non-ASN menjadi sekitar Rp1,8 juta. Nunuk menegaskan, kewajiban pajak berlaku sesuai regulasi, bukan keputusan sepihak Kemendikdasmen.












