JAKARTA, jatimmandiri.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin kompleks.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025), dihadiri perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari seluruh Indonesia.
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, arah kebijakan, serta langkah implementasi berbagai program digitalisasi pemerintahan yang tengah dijalankan pemerintah pusat maupun daerah.
Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Abdul Aziz, menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah guna memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan selaras dan terintegrasi.
“Rapat ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, agar pelaksanaan urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian berjalan terpadu dan saling mendukung,” ujarnya.
Menurut Abdul Aziz, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengurangi kesenjangan digital sekaligus mempercepat implementasi berbagai kebijakan transformasi digital nasional.
Fokus pada Integrasi Data dan Keamanan Siber
Dalam rakor tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, mulai dari integrasi data pemerintahan, penguatan keamanan siber, hingga percepatan digitalisasi layanan publik.
Berbagai kementerian dan lembaga terkait turut hadir sebagai narasumber untuk memberikan arahan serta pandangan strategis mengenai perkembangan transformasi digital di Indonesia.
Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Murtias Desi Hartanti, memaparkan materi mengenai kondisi dan kesiapan transformasi digital nasional. Ia menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta pemerataan implementasi teknologi di berbagai daerah.
Sementara itu, perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Marcelina Tri Nastiti Widayatmi, menekankan urgensi tata kelola keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem pemerintahan dan data publik menuntut setiap daerah memiliki strategi perlindungan data yang lebih kuat dan terukur.
Di sisi lain, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dina Rizkiani, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas data statistik sebagai fondasi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti.
“Data yang berkualitas menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan serta evaluasi program pembangunan agar lebih akurat dan akuntabel,” jelasnya.
Diskominfo Jadi Ujung Tombak Pemerintahan Digital
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, yang turut hadir dalam forum tersebut menyampaikan bahwa peran Diskominfo saat ini tidak lagi terbatas pada fungsi administratif semata.
Menurutnya, Diskominfo memiliki posisi strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka, efisien, transparan, dan berbasis data.
“Pelaksanaan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian di daerah tidak hanya soal pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, efisien, dan berbasis data,” ungkap Sherlita.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam membangun sistem data yang terintegrasi dan aman.
Melalui rakor ini, Kemendagri menegaskan kembali pentingnya peran Diskominfo sebagai garda terdepan dalam mendukung transformasi digital nasional. Selain memperkuat keamanan siber dan pengelolaan data statistik, Diskominfo juga diharapkan mampu menjadi penggerak inovasi layanan publik berbasis teknologi di daerah masing-masing.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pusat dan daerah, pemerintah menargetkan terwujudnya ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
