Intisari Berita:
- Komisi B DPRD Jatim mendesak Pemprov mengubah pola penanganan kekeringan dari sekadar mencatat puso menjadi aksi penyelamatan sawah terancam.
- Sebagian besar wilayah Jatim dilanda Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 60 hari dengan curah hujan rendah di bawah 50 milimeter.
- Sebanyak 229,59 hektare sawah terdampak kekeringan dan 28,30 hektare puso, dengan kerusakan terluas terjadi di Tulungagung dan Bojonegoro.
Surabaya, Jatimmandiri id — Ancaman gagal panen akibat cuaca ekstrem kian membayangi sektor pertanian di Jawa Timur. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Erma Susanti, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur merombak paradigma penanganan krisis air di lahan persawahan.
Ia menegaskan, pemerintah semestinya bergerak aktif menyelamatkan tanaman yang masih hidup, bukan sekadar bertindak sebagai pencatat statistik sawah yang sudah rusak.
“Jangan sampai data pemerintah hanya mencatat berapa hektare yang sudah gagal panen. Yang jauh lebih penting adalah berapa hektare yang sekarang terancam gagal panen dan apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya,” tegas Erma saat memberikan keterangan di Surabaya, Senin (21/9/2026).
Menurut Erma, pemerintah daerah wajib melakukan akselerasi langkah di lapangan guna memproteksi stabilitas produksi pangan daerah sekaligus membentengi pendapatan para petani. Pasalnya, ancaman kekeringan ekstrem yang menerpa berbagai wilayah Jawa Timur saat ini berada pada level yang sangat mengkhawatirkan.
HTH Tembus 60 Hari dan Potensi Kerusakan di Tulungagung hingga Bojonegoro
Kekhawatiran parlemen diperkuat oleh data saintifik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Timur per 10 September 2026. Laporan tersebut membeberkan bahwa mayoritas wilayah Jawa Timur telah berada dalam status kekeringan ekstrem lantaran mengalami rentang Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut selama lebih dari 60 hari.
Kondisi defisit air ini diperparah oleh proyeksi BMKG sepanjang 11 hingga 20 September 2026, yang menunjukkan curah hujan di Jawa Timur masih bertahan pada kategori rendah di bawah 50 milimeter dengan tingkat probabilitas melebihi 90 persen.
Dampaknya telah nyata terasa di tingkat tapak. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur per 10 Agustus 2026 mencatat sebanyak 229,59 hektare lahan padi mengalami kekeringan, dengan 28,30 hektare di antaranya dipastikan mengalami gagal panen total alias puso.
Kabupaten Tulungagung menjadi daerah dengan tingkat kerusakan paling parah, mencatatkan 88,25 hektare lahan terdampak dengan 20 hektare di antaranya mengalami puso. Menyusul di belakangnya, Kabupaten Bojonegoro melaporkan sedikitnya 70,50 hektare hamparan sawah dilanda krisis air.
Integrasi Data BMKG dan Usulan Pembentukan Pusat Kendali Kekeringan
Guna mencegah lonjakan angka puso, Erma meminta Pemprov Jatim mengintegrasikan data iklim BMKG dengan basis data pertanian yang tersebar di tingkat kabupaten dan kota. Integrasi ini dibutuhkan agar intervensi penyelamatan dapat dipetakan secara presisi dan tepat sasaran.
“Mana yang bisa diselamatkan dengan pompa, segera pompa. Mana yang membutuhkan sumur bor, segera dikaji. Mana yang perlu penyesuaian pola tanam, segera didampingi petaninya,” papar politisi perempuan tersebut.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pemetaan komprehensif yang memuat informasi koordinat lahan, usia dan fase vegetatif tanaman, ketersediaan sumber air terdekat, pasokan pompa, serta kelayakan pengeboran sumur air tanah dangkal maupun dalam.
Sebagai solusi institusional, Erma mendorong dibentuknya pusat kendali (command center) penanganan kekeringan yang mengonsolidasikan seluruh dinas dan instansi terkait. Keberadaan pos komando terpadu ini diharapkan memangkas sekat birokrasi, sehingga tindakan darurat bisa dieksekusi sebelum tanaman padi petani benar-benar mengering dan mati di lahan.
