Jakarta, Jatimmandiri.id – Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino dan puncak musim kemarau pada Juli hingga September 2026.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan personel, sarana operasional, pemanfaatan teknologi, hingga koordinasi lintas sektor.
Kesiapan tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7).
Rapat dihadiri pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda secara virtual, serta perwakilan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Basarnas, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, Polri terus memperkuat langkah antisipatif melalui peningkatan kesiapan personel, patroli terpadu, penggunaan teknologi modern, hingga penyiapan sarana pendukung operasi di lapangan.
“Bapak Wakapolri menekankan bahwa seluruh jajaran harus memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Lebih dari 71 Ribu Personel Disiagakan
Dalam rapat tersebut, Wakapolri menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan yang melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai daerah.
Selain itu, sebanyak 168.500 patroli darat dan perairan telah digelar bersama TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, hingga masyarakat sebagai langkah preventif untuk menekan potensi kebakaran.
Pada aspek kekuatan personel, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total sekitar 58 ribu personel yang dimiliki secara nasional. Sementara itu, Korps Brimob Polri menyiagakan 23.360 personel dari total kekuatan sekitar 61 ribu personel.
Untuk mempercepat respons ketika terjadi peningkatan eskalasi kebakaran, Polri juga menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan sehingga mobilisasi personel dan peralatan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Optimalkan Drone, CCTV, hingga Helikopter Water Bombing
Dalam mendukung operasi penanggulangan karhutla, Polri mengoperasikan sejumlah command center di wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Seluruh pusat kendali tersebut telah terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas sehingga mampu memantau perkembangan titik panas (hotspot) secara real time.
Selain memanfaatkan kamera pengawas (CCTV), Polri juga mengembangkan penggunaan drone buatan dalam negeri untuk mendeteksi dan memetakan wilayah rawan kebakaran secara lebih cepat dan akurat.
Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa keselamatan personel menjadi perhatian utama dalam setiap operasi penanganan karhutla.
“Arahan Bapak Wakapolri sangat jelas, yaitu memastikan setiap personel yang bertugas memiliki perlengkapan yang memadai, mulai dari baju tahan api, sepatu tahan api, penutup kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak. Keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla,” katanya.
Selain memperkuat kesiapan personel, Wakapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperbarui pendataan embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air saat terjadi kebakaran. Mabes Polri juga telah menyiapkan dukungan anggaran yang dapat diajukan melalui Kapolda maupun Kapolres sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.
Dari sisi armada udara, Polri saat ini memiliki empat helikopter yang dilengkapi kemampuan water bombing dan siap dioptimalkan untuk mendukung proses pemadaman di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Lima Wilayah dengan Titik Panas Tertinggi
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, luas lahan terdampak karhutla telah mencapai sekitar 107.465 hektare. Adapun lima wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menambahkan, Wakapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran agar terus memperkuat mitigasi melalui penerapan prinsip 5M, yakni man, money, method, material, dan machine.
“Bapak Wakapolri juga menekankan kepada seluruh jajaran agar terus memperkuat langkah mitigasi secara berkelanjutan melalui prinsip 5M. Dengan kesiapan personel, sarana, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif,” tutupnya.
