Intisari Berita:
- Anggota Komisi B DPRD Jatim Aulia Hany Mustikasari menilai UMKM tumbuh positif sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
- Pelaku UMKM Jatim masih dibayangi kendala modal, sertifikasi, persaingan e-commerce global, bahan baku, hingga distribusi.
- Efektivitas pemberdayaan dinilai tak cukup diukur dari jumlah pelatihan, melainkan presisi data kebutuhan per tingkatan usaha.
Surabaya, Jatimmandiri.id — Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Timur terus menunjukkan geliat pertumbuhan yang menjanjikan sebagai tulang punggung stabilitas ekonomi daerah. Kendati demikian, intervensi pemerintah daerah dinilai perlu bertransformasi agar program pembinaan tidak berhenti pada seremoni kuantitas pelatihan semata, melainkan berpijak pada basis data kebutuhan riil pelaku usaha.
Penilaian tersebut dikemukakan oleh Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Golkar, Aulia Hany Mustikasari. Ia memandang sektor UMKM memegang peranan vital yang tak tergantikan dalam memutar roda perekonomian masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Geliat UMKM berada pada tren pertumbuhan yang positif dan menjadi motor utama penggerak perekonomian daerah,” kata Aulia dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).
Rantai Hambatan UMKM: Dari Sertifikasi hingga Tekanan E-Commerce Global
Di balik peluang ekspansi yang terbuka lebar, Aulia membeberkan bahwa pelaku usaha skala mikro dan menengah di Jawa Timur masih terbelenggu beragam rintangan multidimensi. Persoalan yang dihadapi di lapangan tidak semata berkutat pada kendala permodalan konvensional, melainkan merembet ke tata kelola internal serta sengitnya penetrasi pasar digital.
Kelemahan pada aspek legalitas kelembagaan, kepemilikan sertifikasi mutu produk, keterbatasan kapasitas produksi, hingga fluktuasi harga bahan baku pokok masih kerap menjadi batu sandungan bagi pelaku usaha lokal.
“Tantangan terbesar yang masih dihadapi pelaku UMKM Jatim adalah akses permodalan dan manajemen keuangan, legalitas dan sertifikasi produk, perlindungan dari persaingan di pasar e-commerce global yang masih tergolong rendah, fluktuasi harga bahan baku serta kapasitas produksi yang terbatas serta jaringan distribusi/jangkauan pasar,” papar legislator Fraksi Golkar tersebut.
Menurutnya, tanpa perlindungan sistemik terhadap serbuan produk lintas batas di platform digital global, produk lokal Jatim akan semakin sulit mengamankan pangsa pasar di rumah sendiri.
Ukur Kinerja Lewat Presisi Data, Bukan Kuantitas Seremoni Pelatihan
Menyikapi deretan tantangan tersebut, Aulia menggarisbawahi bahwa keberhasilan intervensi dinas terkait di lingkungan Pemprov Jatim tidak bisa lagi diukur hanya dari rekor banyaknya agenda bimbingan teknis atau pelatihan yang digelar sepanjang tahun anggaran.
Menurutnya, program pemberdayaan dan sokongan fiskal daerah harus bertumpu pada validitas basis data yang presisi guna memetakan klasifikasi tingkatan (level) masing-masing entitas bisnis.
“Pemerintah sudah bergerak melalui berbagai program namun efektifitasnya tidak cukup diukur dari berapa banyak pelatihan yang digelar, melainkan dari seberapa memastikan data UMKM tepat dan presisi agar program serta anggaran disesuaikan dengan level kebutuhan,” tegas Aulia.
Ia menekankan bahwa pendekatan satu pola untuk semua (one size fits all) sudah tidak relevan. Karakteristik usaha rintisan pemula jelas berbeda jauh dengan unit bisnis yang sudah mapan. Usaha rintisan memerlukan pendampingan fondasi legalitas dan tata kelola dasar, sedangkan kelompok usaha berkembang menuntut akselerasi skala usaha yang lebih ekspansif.
Akselerasi Usaha Maju: Adopsi AI, Tembus Ekspor, dan Gandeng Modal Ventura
Bagi pelaku UMKM yang telah berhasil melewati fase inkubasi awal dan memasuki tahap pertumbuhan (growth), Aulia mendesak pemerintah provinsi menyiapkan paket kebijakan tingkat lanjut (advance program). Intervensi modern mutlak dibutuhkan agar produk unggulan Jawa Timur mampu merambah rantai pasok global.
Dukungan tersebut mencakup otomatisasi teknologi kecerdasan buatan (AI), efisiensi sistem logistik rantai pasok (supply chain), hingga fasilitasi pembukaan keran pasar ekspor luar negeri secara berkelanjutan.
“Sementara usaha berkembang diarahkan kepada program advance melalui perluasan jangkauan pasar (scaling up), automatisasi teknologi/AI, efisiensi rantai pasok (supply chain), ekspor, dan akses investasi (venture capital/kredit besar),” pungkas Aulia.
