Jatimmandiri.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan alasan di balik intensitas inspeksi mendadak (sidak) yang belakangan dilakukan di sejumlah titik di Kota Pahlawan.
Langkah tersebut bertujuan memastikan sistem pengawasan dan pelayanan yang telah dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya benar-benar berjalan sesuai mekanisme.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran sidak antara lain Sentra Wisata Kuliner (SWK) Tambak Wedi, Kawasan Wisata Religi Ampel, Jalan Tunjungan, hingga kawasan kuliner malam Kedungdoro.
Menurut Eri, sidak bukan dilakukan karena sistem belum tersedia, melainkan untuk mengevaluasi pelaksanaan di lapangan oleh seluruh perangkat daerah (PD).
“Sistem sudah berjalan. Sekarang berarti saya harus mengontrol anak buah saya, apakah sistem itu benar-benar dijalankan atau tidak,” ujar Eri usai rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (13/7/2026).
Sidak Dilakukan untuk Menguji Kinerja Perangkat Daerah
Eri menegaskan, Pemkot Surabaya telah memiliki berbagai sistem pelayanan dan pengawasan yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.
Karena itu, menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri tanpa selalu menunggu arahan langsung dari kepala daerah.
Ia berharap kehadirannya di lapangan menjadi motivasi agar seluruh jajaran Pemkot semakin disiplin dan proaktif dalam menjalankan tugas.
“Saya berharap dengan turun langsung ke lapangan, teman-teman di Pemkot Surabaya bisa bekerja dengan baik tanpa harus terus diawasi oleh wali kota,” katanya.
Birokrasi Harus Lebih Kuat daripada Masa Jabatan Wali Kota
Eri menilai keberhasilan pemerintahan tidak bergantung pada sosok wali kota, melainkan pada birokrasi yang mampu bekerja secara profesional dan berkelanjutan.
Menurutnya, masa jabatan wali kota memiliki batas waktu, sedangkan birokrasi akan terus menjalankan roda pemerintahan dalam jangka panjang.
Karena itu, ia ingin membangun budaya kerja yang disiplin sehingga sistem tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
“Wali Kota Surabaya menjabat paling lama 10 tahun, sedangkan birokrasi bekerja puluhan tahun. Karena itu saya ingin ini menjadi cambuk bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya,” jelasnya.
Temuan Pungli dan Parkir Ilegal Jadi Bahan Evaluasi
Eri mengungkapkan masih ditemukannya dugaan pungutan liar (pungli) serta aktivitas parkir tanpa izin di beberapa lokasi menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan secara optimal.
Ia mencontohkan persoalan parkir liar di kawasan Jalan Tunjungan yang seharusnya dapat segera ditangani oleh perangkat daerah terkait tanpa harus menunggu sidak dari wali kota.
“Kalau masih ada pungli dibiarkan atau parkir tanpa izin di Jalan Tunjungan tidak ditindak, berarti sistemnya belum berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Pejabat yang Tidak Menjalankan Sistem Akan Dievaluasi
Wali Kota Eri memastikan sidak akan terus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja perangkat daerah.
Ia juga menegaskan tidak akan ragu melakukan pergantian pimpinan apabila ditemukan pejabat yang tidak mampu menjalankan sistem yang telah dibangun oleh Pemkot Surabaya.
Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan agar pelayanan publik terus meningkat dan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, transparan, serta bebas dari praktik pelanggaran.
“Sekarang sistemnya sudah terbentuk. Saya harus turun langsung untuk memastikan semuanya berjalan. Jadi jangan kaget kalau ada pimpinan yang saya ganti karena tidak menjalankan sistem dengan baik,” pungkasnya.
Komitmen Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik
Melalui sidak rutin, Pemkot Surabaya ingin memastikan seluruh kebijakan yang telah dibuat tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat disiplin aparatur sipil negara (ASN), sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel.
