Jakarta, Jatimmandiri.id- Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pengamanan pasar dalam negeri guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari derasnya arus produk impor yang dijual dengan harga murah.
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang digelar secara daring, Kamis (16/7) malam.
Menurutnya, banyak pelaku UMKM, khususnya di sektor konveksi dan tekstil, kini menghadapi tekanan yang semakin berat akibat membanjirnya produk impor di pasar domestik.
Produk Impor Murah Tekan Daya Saing UMKM
Mufti menilai persoalan utama yang dihadapi UMKM bukan terletak pada kualitas produk, melainkan ketatnya persaingan harga dengan barang impor yang dijual jauh lebih murah.
“Persoalannya bukan karena kualitas produk UMKM kalah bersaing, tetapi karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga yang jauh lebih murah,” ujarnya seperti dilansir Antara.
Ia menegaskan perlindungan terhadap pasar domestik harus menjadi prioritas pemerintah agar pelaku usaha lokal tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global.
Selain memperketat pengawasan terhadap barang impor, Kemendag juga diminta memastikan seluruh instrumen perlindungan perdagangan berjalan secara efektif sehingga tidak merugikan industri nasional.
DPR Dorong Revitalisasi Pasar Tradisional
Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta Kemendag menghadirkan program yang lebih menyentuh masyarakat, terutama pelaku UMKM dan pedagang pasar rakyat.
Menurutnya, berbagai program seperti revitalisasi pasar tradisional, peningkatan fasilitas perdagangan, hingga pendampingan bagi UMKM perlu terus diperkuat agar manfaat kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kementerian Perdagangan memiliki peran penting dalam membuka pasar baru, meningkatkan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, sekaligus mendorong modernisasi pasar domestik,” kata Herman.
Kemendag Klaim Terus Dampingi UMKM
Menanggapi masukan DPR, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah tetap berkomitmen memperkuat pembinaan UMKM agar mampu menembus pasar ekspor maupun masuk ke jaringan ritel modern, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Budi menjelaskan, sepanjang tahun 2025 Kemendag telah memfasilitasi 100 UMKM siap ekspor dengan potensi transaksi mencapai 134 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp2 triliun.
Sementara itu, pada periode Januari hingga Mei 2026, nilai transaksi UMKM melalui program fasilitasi ekspor telah meningkat menjadi 193 juta dolar Amerika Serikat.
Mayoritas Eksportir Baru
Menurut Budi, sekitar 70 persen peserta program merupakan eksportir baru yang mendapatkan pendampingan dari Kemendag.
Seluruh proses business matching dilakukan secara daring sehingga dinilai lebih efisien sekaligus menghemat penggunaan anggaran negara.
“Selama ini kami terus melakukan pembinaan UMKM, baik untuk ekspor maupun kemitraan di dalam negeri. Kami juga memfasilitasi pelaku UMKM agar dapat masuk ke jaringan ritel modern,” ujar Budi.
Fokus Tingkatkan Kualitas Produk
Selain membuka akses pasar, Kemendag juga terus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM.
Program tersebut meliputi peningkatan kualitas produk, penguatan desain, pengembangan kemasan, hingga strategi branding agar produk UMKM mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas kontribusi sektor usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
