Intisari Berita:
- Desak Usut Dugaan Suap: Koordinator aksi KPK NU, Muhammad Sholihin, mendesak KPK RI mengusut tuntas dugaan aliran dana korupsi Kementerian ATR/BPN dalam perhelatan Muktamar NU.
- Terima Teror Pascademo: Sholihin mengaku mendapatkan intimidasi telepon dari sejumlah pihak pusat yang menganggap aksinya tidak pantas karena Muktamar telah selesai.
- Profesi TA DPR Terancam: Tekanan melebar ke ranah personal dengan dipertanyakannya status keanggotaan PKB serta ancaman pencopotan posisinya sebagai Tenaga Ahli (TA) Fraksi PKB DPR RI.
Jakarta, Jatimmandiri.id – Pascamenggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Koordinator Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama (KPK NU), Muhammad Sholihin, dikabarkan menghadapi gelombang intimidasi. Tekanan tersebut disinyalir kuat berasal dari sejumlah figur di tingkat pusat usai dirinya menyuarakan dugaan skandal rasuah yang membayangi forum akbar Muktamar NU.
Aksi massa yang dipimpin Sholihin berfokus pada desakan agar komisi antirasuah mengusut tuntas dugaan aliran uang suap Muktamar NU, yang sumber dananya disinyalir berasal dari tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kronologi Intimidasi Usai Aksi di Gedung Merah Putih
Sholihin mengungkapkan, rentetan teror melalui sambungan telepon mulai berdatangan sehari setelah unjuk rasa berlangsung di Ibu Kota. Pihak-pihak yang menghubunginya mengaku terusik dan menilai gerakan protes tersebut tidak patut dilakukan dengan dalih Muktamar telah rampung serta seluruh warga nahdliyin wajib menerima hasilnya.
“Saya telah mendapat tekanan mulai hari Sabtu, setelah aksi hari Jum’at itu,” ungkap Sholihin dlam rilisnya kepada awak media, Selasa (29/9).
Meski memandang friksi tersebut sebagai konsekuensi logis dalam sebuah gerakan perlawanan berskala besar, Sholihin menyayangkan adanya intimidasi yang dinilai sudah melenceng jauh dari substansi tuntutan penegakan hukum.
Intervensi Politik: Status Kader PKB dan Posisi Tenaga Ahli DPR Digoyang
Bentuk intimidasi yang dihadapi Sholihin mulai merambah ke ranah profesional dan afiliasi kepartaian. Pekerjaannya sebagai Tenaga Ahli (TA) Anggota Fraksi PKB di DPR RI serta posisinya sebagai kader partai kini dipersoalkan secara sepihak.
“Tekanan yang saya alami saat ini ada yang out of the box. Status saya sebagai kader PKB dievaluasi dan dipertanyakan. Termasuk pekerjaan saya sebagai TA Anggota FPKB DPR RI,” tutur Sholihin.
Menanggapi hal tersebut, Sholihin menegaskan bahwa aksinya mengawal integritas Muktamar NU sama sekali tidak mengatasnamakan institusi politik tempatnya bekerja. Langkah kritis itu murni inisiatif moral sebagai warga nahdliyin sekaligus santri lulusan pesantren kultural.
“Saya sebagai kader NU merasa terpanggil untuk ikut mengawasi jalannya Muktamar. Apalagi saya adalah alumni Pondok Tambakberas. Tentu saya sangat ingin menjaga kemuliaan NU dan pondok tinggalan Mbah Wahab Chasbullah,” terangnya.
Pasang Badan Hadapi Konsekuensi Pemecatan
Di tengah meningkatnya eskalasi tekanan eksternal, Sholihin menyatakan tidak gentar dan siap menanggung risiko terburuk atas sikap kritisnya, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian di Senayan.
Ia menggarisbawahi bahwa gerakan moral yang diusungnya tidak membawa kerugian materiel maupun politis bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengingat aspirasi tersebut murni berakar pada kegelisahan internal jamiyyah Nahdlatul Ulama.
“PKB tidak rugi atas apa yang saya lakukan. Aksi saya murni di dalam lingkup NU. Tapi kalau tekanan dilakukan melalui PKB untuk memecat saya, ya saya akan terima. Inilah risiko perjuangan,” pungkas Sholihin lugas.
