Jakarta, Jatimmandiri.id – Rencana pemerintah membangun 10 kampus baru Universitas Republik Indonesia (URI) kembali menuai sorotan. Kali ini, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) mengirimkan surat resmi kepada Russell Group, jaringan 24 universitas terkemuka di Inggris, agar mempertimbangkan secara matang keterlibatan mereka dalam proyek tersebut.
Surat tersebut dikirim setelah Celios mengaku dihubungi perwakilan Russell Group yang meminta pandangan mengenai rencana kerja sama pemerintah Indonesia untuk menghadirkan tenaga pengajar bagi pengembangan 10 kampus URI dalam kurun dua tahun.
Direktur Kebijakan Publik dan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan komunikasi itu terjadi pada Januari 2026, tidak lama setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke London.
“Mereka dihubungi oleh Pemerintah Indonesia yang meminta dukungan pengajar untuk 10 Universitas Republik Indonesia (URI) yang akan dibangun selama dua tahun,” tulis Media Askar melalui akun media sosialnya, dikutip Sabtu (25/7/2026).
Akademisi UGM yang sudah banyak meneliti tentang kebijakan public ini menjelaskan bahwa Russell Group mulai menghubunginya pada Januari 2026, seusai kunjungan Presiden ke Inggris.
Berdasarkan informasi di laman resmi Presiden, Prabowo menghadiri UK-Indonesia Education Roundtable di Lancaster House, London, pada Januari lalu. Dalam forum tersebut, Presiden mengajak sejumlah perguruan tinggi ternama Inggris menjalin kerja sama untuk mendukung pendirian 10 universitas baru di Indonesia yang belakangan diketahui merupakan bagian dari pengembangan URI.
Celios Nilai Indonesia Tidak Kekurangan Perguruan Tinggi
Dalam surat setebal dua halaman yang dikirim pada Kamis (23/7/2026), Celios menilai persoalan utama pendidikan tinggi Indonesia bukan terletak pada jumlah kampus, melainkan kualitas dan dukungan pendanaannya.
Media menyebut Indonesia telah memiliki 4.303 perguruan tinggi untuk melayani sekitar 285 juta penduduk, atau sekitar satu kampus untuk setiap 66 ribu penduduk. Rasio tersebut dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang yang memiliki satu perguruan tinggi untuk 153 ribu penduduk, Australia satu untuk 159 ribu penduduk, dan Inggris satu untuk 418 ribu penduduk.
“Indonesia tidak kekurangan universitas. Saat ini, kami memiliki 4.303 institusi pendidikan tinggi untuk jumlah penduduk 285 juta. Itu artinya, kira-kira satu universitas untuk 66 ribu orang. Ini jauh lebih banyak dibandingkan institusi pendidikan tinggi yang ada di Jepang (1:153 ribu penduduk), Australia (1:159 ribu penduduk) dan Inggris (1:418 ribu penduduk),” tulis Media dalam surat tersebut.
Ia juga menyoroti banyaknya perguruan tinggi yang belum mampu mengisi kapasitas mahasiswa secara optimal.
“Bahkan, banyak universitas di Indonesia yang beroperasi dengan kapasitas yang rendah dan kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa,” ujarnya.
Menurut Celios, anggaran negara seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas dosen, penguatan laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, dan peningkatan mutu institusi pendidikan tinggi yang telah ada.
“Membangun 10 kampus baru hanya akan mengalirkan dana dalam jumlah triliunan rupiah ke hal-hal lain dibandingkan poin yang kini menjadi prioritas utama,” kata Media.
Anggaran URI Dinilai Berpotensi Memicu Polemik
Selain mempertanyakan urgensi proyek, Celios juga mengangkat persoalan kesejahteraan dosen yang hingga kini masih menjadi perdebatan nasional.
Dalam suratnya, Media menyebut pemerintah masih memiliki kewajiban sekitar Rp5,7 triliun terkait rendahnya gaji dosen aparatur sipil negara (ASN). Ia juga menyinggung laporan yang menyebut lebih dari separuh dosen di Indonesia harus membiayai penelitian mereka secara mandiri.
“Sementara, pemerintah masih berutang sekitar Rp5,7 triliun atau setara 315 juta dolar AS terhadap rendahnya gaji dosen yang berstatus ASN. Bahkan, menurut pemberitaan media, lebih dari separuh dosen di Indonesia membiayai sendiri penelitian mereka,” tulisnya.
Celios menilai pembangunan 10 kampus baru berpotensi memicu ketegangan di lingkungan pendidikan tinggi, terutama jika dilakukan ketika efisiensi anggaran masih berlangsung. Karena itu, lembaga tersebut mengusulkan agar kerja sama internasional diarahkan untuk memperkuat perguruan tinggi yang sudah berdiri.
“Kolaborasi dengan kampus Inggris bisa dilakukan lewat institusi pendidikan yang sudah berdiri saja,” ujar Media.
Ia menambahkan, sejumlah akademisi dan pakar kebijakan publik juga mempertanyakan apakah proyek pembangunan URI menjadi kebutuhan yang mendesak di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Russell Group Diminta Mendengar Suara Akademisi Indonesia
Dalam surat yang sama, Celios meminta Russell Group tidak hanya mengandalkan informasi dari pemerintah, tetapi juga mendengarkan pandangan independen dari peneliti, pimpinan perguruan tinggi, akademisi, hingga asosiasi pendidikan di Indonesia.
“Pandangan mereka akan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kebutuhan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain pandangan yang sudah disampaikan oleh pemerintah,” kata Media.
Celios turut mengingatkan potensi dampak jangka panjang apabila proyek tersebut tetap berjalan, mulai dari memburuknya kesejahteraan dosen hingga semakin tajamnya perpecahan di sektor pendidikan tinggi.
“Kami juga khawatir keikutsertaan Russell Group di dalam proyek ini berpotensi mencemari reputasi kampus di bawah naungan Russell Group lantaran dikaitkan dengan kebijakan yang dikritisi luas di Indonesia. Pemerintah dianggap mengabaikan pemeliharaan kampus yang sudah ada dan penyalahgunaan dana publik,” ujar Media.
Media berharap surat yang telah dikirim tersebut akan memperoleh tanggapan dari Russell Group pada pekan depan
