Intisari Berita:
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mendesak sekolah agar tidak memaksakan pembelian seragam sekolah dan perlengkapan yang membebani orang tua siswa di awal tahun ajaran baru.
Sekolah diminta memiliki empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sementara warga diimbau memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan praktik yang memberatkan.
Surabaya, Jatimmandiri id — Memasuki awal tahun ajaran baru, isu tingginya biaya pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Merespons maraknya keluhan masyarakat terkait besarnya pengeluaran untuk kebutuhan perlengkapan sekolah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta seluruh pihak sekolah untuk tidak membuat kebijakan yang memaksakan pembelian seragam maupun peralatan sekolah yang memberatkan orang tua siswa.
Dalam keterangannya pada Jumat (24/7/2026), Deni menegaskan bahwa lembaga pendidikan—khususnya sekolah negeri—harus memiliki empati mendalam terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih berjuang di tengah daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
Empati Sekolah di Tengah Kondisi Ekonomi Sulit
Deni menilai, tahun ajaran baru seharusnya menjadi momentum kebahagiaan bagi anak-anak untuk mengecap pendidikan, bukan justru menghadirkan kecemasan finansial bagi para orang tua.
“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berat. Karena itu, sekolah harus memiliki empati dan tidak membuat kebijakan yang memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu hingga menimbulkan beban ekonomi. Jika ada hal-hal yang dirasa memberatkan, silakan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Deni.
Ia menambahkan bahwa pendidikan harus menjadi ruang yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan. Sekolah tidak sepatutnya menjadikan momen tahun ajaran baru sebagai ajang munculnya berbagai kewajiban ekstra yang tidak esensial.
“Sekolah jangan menjadikan tahun ajaran baru sebagai momentum munculnya berbagai kewajiban yang membebani orang tua. Pendidikan harus menjadi ruang yang ramah bagi semua, bukan justru menghadirkan kecemasan karena biaya yang terus bertambah,” ujar Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Soroti Praktik Pengarahan Pembelian Seragam
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh politisi tersebut adalah adanya indikasi pembatasan pilihan bagi orang tua siswa dalam menyediakan perlengkapan sekolah.
Deni secara tegas menggarisbawahi bahwa sekolah negeri wajib mengedepankan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan.
Ia mengingatkan agar sekolah tidak memberikan kesan mewajibkan orang tua untuk membeli seragam di penyedia tertentu.
Atau menetapkan aturan rigid yang menghilangkan hak masyarakat untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan ekonominya masing-masing.
“Jangan sampai ada kesan orang tua tidak memiliki pilihan. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, apalagi saat ini banyak keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jangan sampai persoalan seragam justru menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan,” tegas sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur ini.
Kawal Pengaduan Masyarakat Kerap Bertindak Transparan
Guna memastikan hak-hak orang tua dan siswa tetap terlindungi dari praktik yang melanggar ketentuan, DPRD Jawa Timur membuka pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan secara resmi.
Deni mengimbau agar setiap aduan dilampirkan dengan data dan bukti yang jelas guna mempermudah proses verifikasi.
Ia menjamin bahwa legislatif akan mengawal setiap aspirasi dan indikasi pelanggaran secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Silakan laporkan jika ada dugaan praktik yang membebani masyarakat. DPRD Jawa Timur akan mengawal setiap laporan agar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku sehingga hak siswa dan orang tua tetap terlindungi,” pungkas Deni.
