Jakarta, Jatimmandiri.id- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia mengambil posisi netral dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Pemerintah tidak berpihak kepada China maupun Amerika Serikat dalam menjalin kerja sama di sektor digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers bersama Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo serta Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun di Shanghai, Jumat (17/7/2026).
Menurut Airlangga, AI merupakan produk teknologi yang bersifat netral dan tidak dapat dipandang dari sudut kepentingan politik.
“Dalam masalah digital, termasuk AI, hal tersebut merupakan produk teknologi yang bersifat netral atau nonpolitik,” ujar Airlangga seperti dilansir Antara.
Indonesia Bergabung dengan WAICO
Pernyataan itu disampaikan setelah Indonesia ikut menandatangani deklarasi pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), organisasi kerja sama kecerdasan buatan yang diinisiasi oleh China.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di WAICO tidak berarti mengesampingkan kerja sama digital dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat.
Indonesia Juga Terlibat dalam Pax Silica
Selain bergabung dengan WAICO, Indonesia juga sedang memperdalam pembahasan mengenai Pax Silica, sebuah inisiatif yang digagas Amerika Serikat di bidang kecerdasan buatan dan keamanan rantai pasok teknologi.
Airlangga menjelaskan bahwa WAICO dan Pax Silica memiliki fokus yang berbeda sehingga tidak perlu dipertentangkan.
“WAICO lebih berfokus pada AI sebagai alat atau teknologi. Sementara Pax Silica memiliki cakupan yang lebih luas karena menyangkut ekosistem digital, termasuk keamanan rantai pasok dan infrastruktur teknologi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah melihat kedua forum tersebut dapat saling melengkapi dalam mendukung transformasi digital Indonesia.
Kerja Sama Digital dengan AS Bersifat Bilateral
Airlangga mengatakan kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat di bidang digital telah diatur dalam Agreement on Reciprocal Trade, khususnya pada bab yang mengatur sektor digital.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, ingin memperdalam kerja sama tersebut melalui pendekatan bilateral.
“Kami ingin memperkuat kerja sama digital yang bersifat bilateral melalui Pax Silica,” katanya.
Mengenal Pax Silica
Pax Silica merupakan inisiatif Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang bertujuan membangun keamanan ekonomi melalui penguatan rantai pasok teknologi.
Kerja sama ini mencakup berbagai sektor strategis, antara lain:
- Kecerdasan buatan (AI).
- Semikonduktor.
- Mineral kritis.
- Energi.
- Manufaktur berteknologi tinggi.
- Infrastruktur digital.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pax Silica pertama digelar di Washington pada 12 Desember 2025.
Saat ini, sejumlah negara telah bergabung dalam deklarasi tersebut, di antaranya Australia, Jepang, India, Korea Selatan, Singapura, Inggris, Uni Emirat Arab, Finlandia, Swedia, Norwegia, Israel, Qatar, Filipina, dan Amerika Serikat. Taiwan juga menyatakan dukungannya terhadap prinsip-prinsip Pax Silica melalui pernyataan bersama dengan pemerintah AS.
Perjanjian Dagang Indonesia-AS Atur Kerja Sama Digital
Kerja sama digital Indonesia dan Amerika Serikat juga diperkuat melalui Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.
Dalam perjanjian tersebut terdapat sejumlah ketentuan penting, antara lain:
- Indonesia tidak mengenakan pajak layanan digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal Amerika Serikat.
- Pemerintah mendukung kelancaran perdagangan digital, termasuk arus data lintas negara.
- Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang keamanan siber.
- Sebelum membuat perjanjian digital baru yang berpotensi memengaruhi kepentingan Amerika Serikat, Indonesia akan melakukan konsultasi.
- Pemerintah tidak dapat mewajibkan transfer teknologi atau kode sumber sebagai syarat investasi, kecuali untuk kepentingan pengadaan pemerintah maupun proses penyelidikan.
- Pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik tidak diperbolehkan.
Airlangga menegaskan bahwa seluruh kerja sama tersebut bertujuan memperkuat transformasi digital nasional tanpa mengurangi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
