Khofifah Lantik 6 Pejabat Eselon II Pemprov Jatim: Tegaskan Rotasi Berbasis Manajemen Talenta

Intisari Berita:

• Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) baru melalui sistem rotasi berbasis manajemen talenta.

• Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Jatim dan telah mengantongi rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

• Khofifah menekankan urgensi integrasi sistem digital guna meminimalkan interaksi tatap muka, memperkuat transparansi, dan memacu inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Surabaya, Jatimmandiri.id — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi melantik dan mengambil sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Upacara pelantikan sekaligus serah terima jabatan (sertijab) ini berlangsung khidmat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa (14/7/2026).

Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari penataan organisasi yang bersandar pada sistem manajemen talenta.

Prosesi pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Keenam pejabat yang menduduki posisi baru tersebut merupakan hasil dari pemetaan talenta (talent mapping) serta uji kompetensi teknis pengisian JPTP.

Mekanisme mutasi dan rotasi ini sebelumnya telah dilaksanakan pada 31 Mei 2026 dan telah memperoleh rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pergeseran posisi ini murni merupakan rotasi yang didasarkan pada kebutuhan dinamis organisasi, bukan sebuah promosi jabatan.

Terkait sejumlah posisi yang ditinggalkan oleh pejabat lama, untuk sementara waktu akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) hingga proses pengisian pejabat definitif rampung seluruhnya.

“Proses pengisian jabatan definitif saat ini tinggal menunggu hasil final setelah adanya penyesuaian kebutuhan organisasi yang telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan menjadi tindak lanjut atas rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur,” jelas Khofifah.

Oleh karena itu, Khofifah menginstruksikan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera menjalankan tanggung jawab baru mereka secara optimal.

Instruksi ini juga berlaku bagi pejabat yang untuk sementara waktu masih mengemban tugas ganda sebagai Plt. di jabatan sebelumnya.

Integrasi Sistem Digital dan Pangkas Tatap Muka

Di hadapan para pejabat yang dilantik, Gubernur Jatim menekankan poin krusial mengenai percepatan penyelesaian sistem pemerintahan yang terintegrasi (integrated government system).

Sistem ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelayanan publik di era modern.

“Melalui sistem yang terintegrasi, seluruh proses akan berjalan dalam satu kesatuan. Karena itu, saya minta sistem ini segera diselesaikan agar akuntabilitas, transparansi, dan percepatan pelayanan dapat terwujud. Prioritas utamanya adalah pelayanan publik, sehingga interaksi tatap muka dapat diminimalkan dan pelayanan menjadi lebih transparan, akuntabel, serta efisien,” papar Khofifah secara lugas.

Selain digitalisasi, mantan Menteri Sosial RI ini juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memegang teguh komitmen Pakta Integritas yang telah ditandatangani, serta mengimplementasikannya secara nyata dalam tugas kedinasan sehari-hari.

Sinergi dan kolaborasi vertikal maupun horizontal—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, akademisi perguruan tinggi, dunia usaha, hingga kemitraan internasional—harus terus diperluas.

Genjot Inovasi PAD di Tengah Penyesuaian Anggaran

Menyikapi situasi penyesuaian anggaran yang sedang berjalan, Khofifah memberikan catatan penting bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang sedikit pun.

Menurutnya, aspek yang harus disesuaikan adalah metode atau cara kerja birokrasi, bukan target capaian pelayanan.

Untuk menyiasati tantangan fiskal tersebut, seluruh perangkat daerah didorong untuk melahirkan inovasi dan kreativitas baru, khususnya dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Khofifah kemudian memberikan apresiasi khusus pada keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur yang dalam dua tahun terakhir sukses menyumbang tambahan PAD berkat terobosan inovatif mereka.

“Saya meyakini perangkat daerah lainnya juga memiliki potensi yang sama untuk menghadirkan inovasi yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta mendukung percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan,” pungkasnya.

Daftar 6 Pejabat JPTP Pemprov Jatim yang Dilantik:

Berikut adalah daftar keenam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang resmi menduduki posisi baru per 14 Juli 2026: