Intisari Berita:
Sebanyak 618.479 siswa SMA/SMK/SLB se-Jawa Timur memulai MPLS secara serentak.
Dindik Jatim melarang keras perpeloncoan, pungutan biaya, dan atribut aneh; kendali penuh ada di tangan guru, bukan OSIS.
Sesuai Permendikdasmen No. 12 Tahun 2026, semangat MPLS ramah anak kini juga diadopsi oleh PAUD dan program kesetaraan (Paket A, B, C).
Kegiatan difokuskan pada penguatan karakter, deklarasi anti-rokok/rokok elektrik, dan gerakan integritas
Surabaya, Jatimmandiri.id – Babak baru kalender akademik di Jawa Timur resmi bergulir. Gerbang sekolah di seluruh bentang wilayah Jawa Timur bersiap menyambut kehadiran ratusan ribu wajah baru.
Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur mengonfirmasi bahwa agenda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Ajaran 2026-2027, MPLS Jatim dimulai secara serentak.
Tercatat, sebanyak 618.479 murid baru pada jenjang SMA, SMK, dan SLB—baik negeri maupun swasta—akan terlibat aktif dalam momentum transisi ini.
Berbeda dari paradigma lama yang kerap dibayangi kecemasan, iklim MPLS diusung dengan kiblat konsep yang rigid: wajib ramah anak, inklusif, bebas perundungan (bullying), serta bersih dari praktik usang perpeloncoan.
MPLS Jatim: Haramkan Perpeloncoan, Guru Pegang Kendali Penuh
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kepala satuan pendidikan. Dindik Jatim menegaskan tidak akan menoleransi sekecil apa pun tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis.
Pihak sekolah dilarang keras menarik pungutan biaya sepeser pun selama MPLS, serta dilarang mewajibkan siswa baru mengenakan atribut aneh yang tidak bernilai edukatif.
Guna memotong rantai potensi senioritas negatif, struktur kepanitiaan dirombak secara tegas. Arsitektur perencanaan hingga eksekusi operasional MPLS menjadi tanggung jawab mutlak para guru, bukan organisasi siswa.
“Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru. Kakak kelas atau OSIS hanya berperan sebagai pendamping,” tegas Aries Agung Paewai. Sebagai langkah mitigasi preventif, sekolah juga diperintahkan menyediakan kanal pengaduan perundungan yang aman dan responsif.
Deklarasi Sehat dan Fondasi Karakter “Anak Indonesia Hebat”
Pelaksanaan MPLS yang dibatasi paling lama lima hari kerja ini difokuskan pada program penguatan karakter secara linear. Ada beberapa muatan materi wajib yang disisipkan, di antaranya:
-
Pengenalan konsep Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
-
Implementasi program Pagi Ceria dan gerakan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).
-
Edukasi literasi etika bermedia sosial.
Menariknya, terdapat momentum krusial berupa gerakan Gema Integritas Sekolah serta Deklarasi Anti Rokok dan Rokok Elektrik di Lingkungan Sekolah.
Agenda ini diselipkan sebagai wujud nyata komitmen menciptakan atmosfer pendidikan yang sehat dan aman sejak hari pertama.
Jalur Informal dan Nonformal Turut Mengadopsi
Semangat penciptaan lingkungan belajar yang ramah ini ternyata tidak hanya eksklusif milik sekolah formal. Berdasarkan data dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2026 tentang MPLS.
Meskipun ruang lingkup utama regulasi tersebut menyasar jalur formal (TK/TKLB, SD, SMP, SMA, SMK), imbas positifnya meluas ke jalur lain.
Dalam rangka memberikan pengalaman belajar pertama yang aman dan nyaman, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta program kesetaraan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C di Jawa Timur kini diimbau turut melaksanakan MPLS.
Pelaksanaannya disesuaikan secara adaptif dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan, karakteristik, serta tingkat kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Langkah ini dinilai strategis guna memastikan pemetaan potensi diri peserta didik baru dapat berjalan inklusif di semua lini pendidikan.
Mitigasi Pemerataan Siswa Baru
Di luar dinamika teknis persiapan MPLS, Dindik Jatim terus mengawal pemerataan akses pendidikan pasca-Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Mengingat masih adanya lembaga sekolah yang defisit kuota siswa di wilayah seperti Madura, Ponorogo, Situbondo, Magetan, hingga Lumajang, Dindik Jatim mengambil kebijakan taktis.
Para calon murid yang belum mendapat sekolah didistribusikan ke SMA/SMK negeri yang masih menyisakan daya tampung dalam zonanya, maupun ke sekolah swasta mitra dengan skema intervensi bantuan biaya pendidikan dari Pemprov Jatim.
Lewat pengawasan ketat, integrasi materi karakter, hingga pelibatan jalur nonformal, MPLS tahun ini di Jawa Timur diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas seremonial. Momentum ini diproyeksikan menjadi pondasi kokoh dalam melahirkan generasi aman digital, berintegritas, dan merdeka dari segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah.
