Sidoarjo, Jatimmandiri.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengambil langkah strategis dengan mengumpulkan puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai wilayah di Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Forum rembuk yang digelar di Sidoarjo ini bertujuan membedah tantangan operasional sekaligus mencari solusi konkret demi menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini menjadi wadah krusial bagi para pelaku usaha untuk menyuarakan aspirasi, sekaligus mempertegas komitmen kolektif dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dalam mencetak generasi emas Indonesia yang lebih sehat.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa Kadin sejak awal berdiri di garda terdepan mendukung program MBG karena urgensi dampaknya bagi masa depan bangsa.
“Kami sejak awal mendukung program ini karena tujuannya sangat baik, yakni meningkatkan gizi anak-anak. Kalau berbicara gizi, tentu berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas generasi masa depan,” ujar Adik di sela pertemuan tersebut.
Meski dinamika lapangan terus berkembang, Adik menekankan agar esensi utama program MBG tidak terdistraksi oleh kendala teknis.
Ia juga menegaskan pemisahan yang tegas antara ranah penegakan hukum dan keberlangsungan operasional program.
“Kalau ada kesalahan atau penyimpangan, itu urusan hukum. Tetapi tujuan program MBG yang sangat mulia ini tidak boleh bergeser. Programnya harus tetap berjalan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kadin Jatim menyoroti bahwa MBG bukan sekadar program layanan gizi, melainkan lokomotif penggerak ekonomi kerakyatan.
Ekosistem ini melibatkan rantai pasok luas, mulai dari petani, peternak, hingga koperasi lokal.
“Dengan adanya MBG terjadi perputaran ekonomi di daerah. Ada petani, peternak, pedagang, dan banyak pelaku usaha lain yang ikut terlibat. Dampak ekonominya sangat besar,” ungkap Adik.
Menurut data Kadin, satu dapur MBG rata-rata mampu menyerap 50 tenaga kerja dan melibatkan setidaknya 15 pemasok bahan baku.
“Sekarang rantainya juga semakin pendek, dari peternak ke koperasi lalu langsung ke dapur, sehingga distribusi lebih efisien dan harga bisa lebih terkendali,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Ketua Kadin Sidoarjo, Ubaidillah Nurdin, menyoroti dampak nyata program bagi pelaku UMKM di daerah. Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan program ini adalah taruhan bagi banyak pelaku usaha kecil.
“Sebagai pelaku dan mitra, kami sudah merasakan dampak positif peningkatan ekonomi. Mulai dari UMKM, pedagang sayur, pedagang buah hingga pelaku usaha lainnya ikut bergerak. Kalau program ini dihentikan, mereka pasti menjadi korban dan kami juga akan menjadi korban,” ungkap Ubaidillah.
Ubaidillah mencatat setidaknya terdapat tiga isu mendesak yang membutuhkan solusi seimbang.
Yakni, operasional dapur selama libur sekolah, status dapur yang mengalami penghentian sementara (suspend), hingga kesiapan operasional bagi dapur-dapur baru.
Senada dengan itu, pemilik SPBG asal Surabaya, Yayuk E Agustin, berharap adanya kepastian iklim usaha dan ruang komunikasi yang lebih terbuka.
“Sejak awal kami diajak untuk menjadi mitra dan berinvestasi karena program ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Kami sudah berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak penerima manfaat. Harapan kami tentu ada kepastian dan komunikasi yang baik agar program ini bisa terus berjalan dan berkembang,” ujar Yayuk.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, M Rizal, menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen Kadin untuk terus menjembatani aspirasi mitra dengan pemerintah pusat.
“Program ini bukan hanya tentang makanan bergizi, tetapi juga tentang penciptaan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi rakyat. Karena itu kami akan terus memperjuangkan aspirasi para mitra agar tujuan besar program ini tetap dapat diwujudkan,” pungkasnya.
