Bojonegoro, Jatimmandiri.id-Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro menyampaikan hak jawab atas pemberitaan berjudul “Lelang Proyek Jembatan Desa Drokilo, Kedungadem, BKKD 2026 Disorot: Diduga Tanpa Skoring dan Verifikasi Dokumen Peserta” yang tayang pada 14 November 2026.
Timlak menegaskan, tuduhan bahwa lelang berlangsung tanpa verifikasi dokumen administrasi dan tanpa skoring adalah tidak benar dan tidak utuh.
Proses lelang sudah dilakukan dengan verifikasi, hanya saja metodenya bukan skoring pembobotan, melainkan sistem gugur berdasarkan checklist yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang.
1. Verifikasi Itu Ada, Dilakukan Saat Lelang
Ketua Timlak Desa Drokilo, Cipto Budi Cahyono, menjelaskan lelang dilaksanakan pada 14 November 2026 dan dihadiri tiga peserta: CV Wira Niaga, CV Khaisar Utama Raya, dan CV Tumbuh Kehendak Illahi.
“Pada saat pelaksanaan lelang, TPK memeriksa kelengkapan berkas satu per satu di hadapan peserta. Itu adalah verifikasi. Bukan tidak ada verifikasi,” tegas Cipto kepada Jatimmandiri.id, Sabtu (21/11/2026).
Dokumen yang diverifikasi meliputi kelengkapan administrasi, legalitas usaha, teknis, dan harga, sesuai dengan persyaratan yang disusun TPK.
Hasilnya, CV Khaisar Utama Raya dinyatakan lengkap dan ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran Rp 4.090.000.000, dari pagu Rp 4.195.350.000 untuk pekerjaan pembangunan jembatan Dusun Kedungringin RT 08, panjang 36 meter dan lebar 5 meter.
2. Soal Skoring: Tidak Semua Lelang Desa Wajib Pakai Skoring
Timlak meluruskan kesalahpahaman soal skoring.
Dalam pengadaan di desa, ada dua metode evaluasi yang dikenal: sistem gugur dan sistem nilai / pembobotan (skoring). Metode yang dipakai harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang.
Untuk pekerjaan konstruksi jembatan di Drokilo yang spesifikasinya sudah jelas, Timlak menggunakan sistem gugur.
Artinya:
– Peserta yang tidak melengkapi syarat yang disusun TPK, dinyatakan gugur / tidak lulus.
– Peserta yang lulus evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi, serta menawarkan harga terkoreksi paling rendah dan tidak melampaui HPS, ditetapkan sebagai pemenang.
“Skoring itu bukan satu-satunya cara yang sah. Yang sah adalah sesuai dokumen lelang. Di dokumen kami, tolok ukurnya adalah melengkapi syarat. Kalau syarat tidak lengkap, gugur. Itu sudah kami pegang sejak awal,” jelas Cipto.
Oleh karena itu, tuduhan “tidak ada skoring berarti tidak sah” dinilai keliru karena mencampuradukkan metode pembobotan dengan metode gugur.
3. Pengumuman Pemenang Dilakukan Terbuka
Timlak juga membantah tuduhan pemenang langsung diumumkan tanpa penjelasan.
Menurut Timlak, pengumuman dilakukan setelah pemeriksaan berkas, di hadapan seluruh peserta, dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir.
“Kalau tidak ada verifikasi, dari mana kami tahu CV Khaisar lengkap dan yang lain tidak? Pasti ada pemeriksaannya. Semua peserta menyaksikan,” ujar Cipto.
4. Timlak Siap Diaudit, Jangan Dibangun Opini
Terkait adanya pihak yang mempertanyakan lewat WhatsApp dan media, Timlak mengaku menghormati setiap pertanyaan dan kritik.
Namun Timlak meminta agar kritik didasarkan pada dokumen lelang yang utuh, bukan pada potongan percakapan.
“Kami bukan tidak mau menjawab. Kami ini Timlak desa, bekerja sesuai dokumen. Kalau ada yang mau memeriksa, silakan datang, kami buka dokumennya: undangan, daftar hadir, checklist, berita acara evaluasi, dan berita acara penetapan pemenang,” katanya.
Timlak juga menegaskan siap jika proses lelang ini diperiksa oleh pihak pengawas yang berwenang, seperti Kecamatan, Pendamping Desa, Inspektorat, maupun Aparat Penegak Hukum.
“Kami siap diaudit. Kalau ditemukan kesalahan prosedur berdasarkan dokumen, kami terima. Tapi jangan dulu digiring opini seolah-olah kami tidak melakukan verifikasi, padahal kami melakukannya,” tegasnya.
5. Harapan Timlak: Jembatan Jangan Jadi Korban Polemik
Timlak berharap polemik lelang ini tidak menghambat pembangunan jembatan yang sangat dibutuhkan warga Dusun Kedungringin RT 08.
“Jembatan ini untuk masyarakat. Kami mohon semua pihak menunggu proses resmi. Sanggahan dari peserta sudah kami terima dan akan kami jawab secara tertulis. Jangan sampai pembangunan untuk warga terhambat karena polemik di media,” pungkas Cipto.
Sementara itu, Pemerintah Desa Drokilo mendukung langkah Timlak untuk menyelesaikan polemik ini melalui jalur resmi, dengan membuka dokumen dan menjawab sanggahan secara tertulis, bukan melalui debat di media sosial.
Redaksi Jatimmandiri.id membuka ruang hak jawab bagi pihak lain yang disebutkan dalam berita ini untuk memberikan keterangan berimbang.
(Sdr)












