Sidoarjo, Jatimmandiri.id —Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bersama tim gabungan resmi merampungkan operasi penertiban terhadap sedikitnya 25 bangunan liar di sepanjang jalur frontage road (FR) segmen Kecamatan Buduran, Selasa (17/11/2026).
Rangkaian eksekusi yang telah bergulir sejak Senin (16/11/2026) pagi ini menjadi langkah tegas pemerintah daerah dalam menata ruang publik serta mengembalikan fungsi optimal jalur penghubung utama.
Mayoritas bangunan yang dibongkar petugas terdiri dari warung kopi (warkop) serta tempat usaha semipermanen yang berdiri di atas lahan negara dan sempadan jalan.
Guna menjamin kelancaran serta kondusivitas di lapangan, Pemkab Sidoarjo mengerahkan sekitar 400 personel gabungan dari unsur Satpol PP, TNI, Polri, Polisi Khusus Kereta Api (Polsus KAI), hingga jajaran perangkat daerah terkait.
Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yani Setyawan, menjelaskan bahwa 25 bangunan yang ditertibkan kali ini merupakan sisa dari total lebih dari 180 bangunan liar yang sebelumnya terdata di koridor tersebut.
Sebelum petugas turun tangan membawa alat berat, sebagian besar pemilik bangunan ternyata telah membongkar lapak mereka secara sukarela berkat rangkaian sosialisasi dan surat peringatan yang humanis.
“Pada pagi hari ini, kami melaksanakan penertiban di sepanjang frontage road, khususnya di segmen Buduran. Kegiatan hari ini menyasar sekitar 25 bangunan liar yang masih berdiri dari total sekitar 180 bangunan. Alhamdulillah, sebagian besar sudah sadar untuk melaksanakan pembongkaran secara mandiri setelah melalui tahapan sosialisasi dan surat peringatan,” ujar Yani saat memberikan keterangan di lokasi penertiban.
Yani menambahkan, penertiban ini krusial agar jalur FR dapat segera berfungsi maksimal mengurai kepadatan lalu lintas di jalur arteri sekaligus mencegah potensi kecelakaan yang kerap dipicu penyempitan bahu jalan akibat parkir liar.
Sementara itu, untuk bangunan yang masih memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), pihak Satpol PP memastikan tidak melakukan pembongkaran paksa serampangan.
“Untuk beberapa bangunan yang masih berstatus SHM, sementara ini kami lepas dulu dari penertiban. Penanganannya dilakukan secara terpisah sambil menunggu proses koordinasi dan negosiasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dengan para pemilik serta pihak terkait,” tegas Yani.
Langkah tegas Pemkab Sidoarjo ini langsung menuai sambutan positif dari kalangan pemerhati transportasi dan masyarakat umum.
Pemerhati Kebijakan Publik dan Transportasi Perkotaan Sidoarjo Achmad Shodiq SH MH menilai penertiban sempadan jalan ini sudah tepat sasaran, dengan catatan perlunya pengawasan ketat pascapenertiban.
“Penertiban 25 bangunan liar di frontage road Buduran ini patut diapresiasi karena keberadaan bangunan di sempadan jalan memang menghambat fungsi utama frontage road sebagai jalur pengurai kemacetan koridor Waru–Gedangan–Buduran. Namun, pekerjaan rumah terbesar setelah pembongkaran adalah pengawasan rutin dari Satpol PP dan Dishub agar lahan yang sudah bersih tidak kembali ditempati pedagang liar maupun dijadikan parkir liar,” ungkap Achmad.
Dengan tuntasnya pembersihan di segmen Buduran ini, Pemkab Sidoarjo menargetkan koridor utama Waru–Gedangan–Buduran dapat segera terintegrasi dan tertata rapi.
Hal ini demi mendongkrak kelancaran mobilitas serta kenyamanan aktivitas ekonomi warga Kota Delta.












