Sidoarjo, Jatimmandiri.id — Proyek pengerjaan galian saluran drainase di kawasan Banjarpoh, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, tepatnya di depan Warkop Armed, menuai sorotan tajam dari warga dan pengguna jalan.
Pasalnya, selain lubang galian dibiarkan menganga tanpa rambu pengaman yang memadai, proyek ini juga mengabaikan prinsip transparansi publik lantaran tidak memasang papan nama informasi kegiatan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran air di sepanjang ruas jalan tersebut dalam kondisi terbongkar dengan tumpukan bongkahan batu kali dan tanah galian yang menggunung di tepi badan jalan beraspal.
Di bagian dalam, tumpukan batu besar tampak belum tertata rapi dan hanya ditandai dengan sebilah kayu melintang seadanya.
Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan pengendara, terutama pada malam hari dengan penerangan jalan yang minim atau saat hujan turun yang membuat permukaan jalan licin akibat ceceran tanah.
Ketiadaan papan informasi juga membuat masyarakat gelap mata terkait sumber anggaran, nilai kontrak, target penyelesaian, hingga badan usaha yang bertanggung jawab.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek saluran air ini disebut-sebut digarap oleh seorang kontraktor bernama Djono.
Sementara di tingkat instansi teknis, kegiatan tersebut berada di bawah koordinasi Kepala Bidang (Kabid) Drainase Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, Herwindo.
Salah seorang pekerja di lokasi tak menampik minimnya fasilitas pengamanan maupun ketiadaan papan informasi pada proyek yang mereka kerjakan.
“Kami di sini hanya pekerja harian yang bertugas menggali dan menata batu saluran sesuai instruksi bos di lapangan. Untuk urusan papan nama proyek atau pemasangan rambu-rambu pengaman jalan, dari awal mulai kerja memang belum dikirim ke lokasi, jadi kami pasang kayu seadanya dulu sebagai tanda supaya pengendara tahu ada galian,” ujar AF, salah seorang pekerja proyek di lokasi saat dimintai keterangan, Selasa (17/11/2026).
Guna menjaga keberimbangan informasi, awak media telah berupaya meminta konfirmasi kepada kontraktor pelaksana, Djono, serta Kabid Drainase DPUBMSDA Sidoarjo, Herwindo, terkait standar pengawasan dan kelengkapan K3. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Menyikapi temuan proyek infrastruktur yang minim transparansi dan pengamanan ini, pemerhati kebijakan publik dan infrastruktur Achmad Shodiq SH MH angkat bicara dan menegaskan bahwa aturan pemasangan papan informasi dan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bersifat mutlak.
“Setiap proyek yang menggunakan anggaran negara atau daerah wajib memasang papan informasi sejak hari pertama pengerjaan sebagai wujud keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang KIP. Selain itu, menumpuk material galian di bahu jalan tanpa rambu pengaman dan lampu penerangan malam hari sangat berisiko memicu kecelakaan lalu lintas. DPUBMSDA Sidoarjo melalui bidang terkait harus segera turun melakukan evaluasi dan menegur keras kontraktornya,” tegas Achmad.












