Intisari Berita:
- Tuntutan UMK Surabaya 2027 Rp 6,03 Juta: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya mendesak Wali Kota Surabaya merekomendasikan dan Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK 2027 minimal sebesar Rp 6.035.680.
- Kesenjangan Rp 746.884 dengan Data KHL: Berdasarkan surat Kemnaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, nilai KHL Surabaya 2026 mencapai Rp 6.035.680, sedangkan UMK 2026 masih sebesar Rp 5.288.796.
- Ancaman Aksi Demonstrasi Jelang Tenggat: Jelang batas akhir penetapan UMK pada 25 November 2026, Sekretaris KC FSPMI Surabaya Nuruddin Hidayat menegaskan kesiapan buruh mengonsolidasikan aksi massa apabila angka KHL diabaikan.
Surabaya, Jatimmandiri.id – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya mendesak agar Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2027 ditetapkan minimal sebesar Rp 6.035.680. Usulan tersebut didasarkan pada temuan kesenjangan signifikan antara besaran upah minimum yang berlaku saat ini dengan standar kebutuhan riil pekerja di Kota Pahlawan.
Sekretaris Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Surabaya, Nuruddin Hidayat, mengungkapkan bahwa acuan angka tersebut merujuk langsung pada data resmi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya tahun 2026 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Melalui surat Kemnaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, KHL Surabaya 2026 tercatat mencapai Rp 6.035.680, sementara UMK Surabaya 2026 masih berada di angka Rp 5.288.796.
“Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp 746.884,00 setiap bulan antara upah minimum yang diterima buruh dengan kebutuhan hidup layak di Kota Surabaya,” kata Nuruddin, Selasa (17/11/2026).
Nuruddin menilai selisih ratusan ribu rupiah setiap bulan tersebut menjadi bukti nyata bahwa daya beli dan kesejahteraan buruh di kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia sekaligus pusat bisnis kawasan timur ini masih tertekan oleh tingginya biaya hidup.
“Kondisi ini menjadi bukti telak bahwa besaran UMK Surabaya belum mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak masyarakat pekerja. Sudah saatnya kita mengakhiri rezim upah murah di Kota Surabaya!” tegas Nuruddin.
Landasan Hukum UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Simulasi Formula
FSPMI mendesak Wali Kota Surabaya agar merekomendasikan nominal Rp 6.035.680 kepada Gubernur Jawa Timur untuk disahkan sebagai UMK 2027. Nuruddin menjelaskan bahwa tuntutan ini memiliki pijakan hukum yang kuat pada Pasal 139 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah dan nilai KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah. Dengan demikian, KHL tidak boleh diposisikan sekadar angka pembanding administratif.
“Oleh karena itu, KHL tidak boleh sekadar menjadi data statistik atau angka pembanding, melainkan harus menjadi pertimbangan nyata dalam penetapan upah minimum,” bebernya.
Simulasi Indeks Tertentu Masih Menyisakan Selisih Ratusan Ribu
Untuk memperkuat argumennya, FSPMI turut memaparkan hasil simulasi penghitungan UMK Surabaya 2027 menggunakan variabel ekonomi daerah, yakni inflasi tahunan (year-on-year) Kota Surabaya per September 2026 sebesar 3,68 persen dan pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2025 sebesar 5,87 persen.
Apabila dihitung menggunakan rentang indeks tertentu (alpha) sebesar 0,5 hingga 1, proyeksi kenaikan berdasarkan formula tersebut ternyata tetap belum mampu menyamai angka KHL Surabaya. Hasil simulasi masih menyisakan kekurangan sebesar Rp 436.431,64 hingga Rp 591.657,80 setiap bulan dari standar KHL.
“Gubernur Jawa Timur tidak boleh menetapkan upah minimum secara sepihak dan sak karepe dewe. Jangan sampai pemerintah merilis data KHL, tetapi pada saat menetapkan upah justru mengabaikannya,” tandas Nuruddin.
Ancaman Konsolidasi Massa Jelang Batas Penetapan 25 November 2026
FSPMI mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan kaum pekerja, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha. Mengacu pada edaran resmi Kemnaker, tenggat penetapan UMK 2027 dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026.
Menjelang batas waktu tersebut, FSPMI Kota Surabaya memastikan siap mengerahkan kekuatan organisasi untuk turun ke jalan apabila pemerintah mengabaikan standar KHL dalam penetapan UMK 2027.
“Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, FSPMI Kota Surabaya akan mengonsolidasikan seluruh anggota dan kekuatan organisasinya untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perjuangan menuntut upah yang layak dan berkeadilan,” pungkasnya.












