Intisari Berita:
- Perlindungan Wajib Pekerja Magang: Pansus Raperda Jamsostek DPRD Surabaya menegaskan pihak penyelenggara pemagangan—baik kampus maupun instansi tempat magang—wajib mendaftarkan peserta magang ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.
- Perluasan Kategori Pekerja Rentan: Pansus mengusulkan petugas kebersihan atau tukang sampah kampung masuk dalam kategori pekerja rentan agar iuran jaminan sosialnya dapat diintervensi melalui APBD Kota Surabaya.
- Konsultasi Pakar Sebelum Pengesahan: Ketua Pansus Abdul Malik menargetkan pembahasan pasal demi pasal segera rampung dengan melibatkan Bappeda, Disperinaker, Dinsos, Bagian Hukum Pemkot Surabaya, serta pakar hukum dan tenaga ahli.
Surabaya, Jatimmandiri.id – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) DPRD Kota Surabaya terus mematangkan draf regulasi tersebut. Dalam pembahasannya, pansus menaruh perhatian khusus pada kepastian jaminan sosial bagi pekerja magang serta pekerja rentan, seperti petugas kebersihan kampung.
Ketua Pansus Raperda Jamsostek DPRD Surabaya, Abdul Malik, menjelaskan bahwa pembahasan intensif terus dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah terkait. Instansi yang dilibatkan meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Dinas Sosial, hingga Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya.
Kepastian Jaminan Sosial bagi Peserta Magang
Salah satu poin krusial yang menjadi fokus pembahasan adalah kejelasan status serta kewajiban pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta magang. Abdul Malik menegaskan bahwa pihak penyelenggara pemagangan—baik institusi pendidikan maupun instansi tempat pelaksanaan magang—wajib mendaftarkan peserta magangnya ke dalam program jaminan sosial.
“Semisal adik-adik kita yang kuliah di kampus kedokteran kemudian dimagangkan ke rumah sakit, maka pihak penyelenggara atau fasilitas magang tersebut wajib mendaftarkan mereka untuk mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maupun sebaliknya jika programnya berasal dari rumah sakit,” ujar Abdul Malik.
Untuk menutup celah perlindungan risiko kerja bagi pelajar maupun mahasiswa yang sedang menjalani praktik kerja, pansus menekankan pentingnya koordinasi erat antara institusi pendidikan dan instansi tempat magang.
Perluasan Kategori Pekerja Rentan dan Intervensi APBD
Selain menyoroti perlindungan peserta magang, pansus juga mendorong perluasan cakupan kategori pekerja rentan dalam draf Raperda Jamsostek. Cakupan tersebut diusulkan mencakup petugas kebersihan atau tukang sampah yang bekerja di tingkat perkampungan.
Menurut Abdul Malik, usulan ini berangkat dari pengamatan langsung pimpinan dan anggota pansus terhadap tingginya risiko kerja para pekerja sektor informal, sekaligus mempertimbangkan aspek perlindungan sosial dan ekonomi mereka. Apabila terakomodasi dalam perda, pembayaran iuran jaminan sosial bagi kelompok pekerja rentan tersebut diharapkan dapat diintervensi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sesuai koridor regulasi yang berlaku.
“Kami berharap usulan dari pengamatan teman-teman pimpinan dan anggota pansus ini dapat diakomodasi dan masuk dalam kategori pekerja rentan, sehingga mereka bisa mendapatkan intervensi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah,” katanya.
Target Finalisasi Raperda dan Konsultasi Tenaga Ahli
Pansus Raperda Jamsostek menargetkan pembahasan pasal demi pasal dapat segera dirampungkan guna mendongkrak tingkat cakupan (coverage) kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pahlawan.
Dalam waktu dekat, pansus juga menjadwalkan konsultasi lanjutan bersama pakar hukum dan tenaga ahli. Langkah ini ditempuh untuk memastikan draf final Raperda Jamsostek selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum resmi disahkan.












